Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengajukan permohonan kepada Presiden Jokowi untuk mengalokasikan anggaran khusus guna mendukung 1 juta guru ngaji yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PPP, yaitu Achmad Baidowi, dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dan penjelasan mengenai Nota Keuangan yang menyertainya.

Menurut Baidowi, langkah ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Agama.

Baidowi menyatakan apresiasi terhadap pagu indikatif Kementerian Agama dalam RAPBN 2024 yang mengalami peningkatan sebesar 2,44 persen, mencapai angka sebesar Rp72,16 triliun. Oleh karena itu, Fraksi PPP berharap bahwa pada tahun 2024, Kementerian Agama dapat memperluas cakupan program-programnya guna memanfaatkan dengan sebaik-baiknya besarnya alokasi anggaran yang telah diberikan.

“Dengan penuh perhatian, Fraksi PPP mengajukan usulan untuk meningkatkan peran pesantren dan juga guru ngaji dengan langkah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama serta pengalokasian anggaran yang spesifik untuk mendukung para guru ngaji. Kami mengusulkan agar anggaran dialokasikan untuk mendukung 1 juta guru ngaji, sesuai dengan data yang telah tercatat di Kementerian Agama,” ungkap Baidowi saat berbicara dalam Rapat Paripurna DPR RI yang merupakan bagian dari Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, yang berlangsung di Senayan, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (22/8).

Usulan Fraksi PPP: Anggaran Khusus untuk 1 Juta Guru Ngaji

Tak hanya Fraksi PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan pesantren di Indonesia. Anggota Komisi VII dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.