“Saya lihat realisasi belanja pemerintah daerah, dalam waktu yang tersisa tiga minggu, masih hanya mencapai 64 persen. Begitu pula dengan pemerintah pusat yang masih sekitar 76 persen,” tegasnya.
Jokowi mengklaim aktif memantau masalah ini setiap hari. Bahkan, ia sering kali menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengetahui kondisi realisasi belanja pemerintah baik di APBN maupun APBD.
“Saya selalu mengikuti perkembangan ini hampir setiap hari dan melakukan komunikasi dengan Menteri Keuangan. Meskipun saya tidak menghubungi gubernur BI, karena nanti dikatakan sebagai intervensi, tetapi saya sering menghubungi menteri keuangan untuk mengetahui situasi terkini,” ungkapnya.
Presiden Jokowi Menyuarakan Kekhawatiran Terhadap Penurunan Peredaran Uang di Indonesia
Dalam konteks perekonomian Indonesia, perhatian Presiden Jokowi terhadap penurunan peredaran uang menjadi isu sentral. Beliau menyoroti dampak dari meningkatnya pembelian Surat Berharga Negara (SBN) terhadap ketersediaan uang di sektor riil, mengindikasikan potensi pengurangan investasi di tingkat nyata.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Selain itu, penekanan Jokowi terhadap rendahnya realisasi belanja pemerintah, baik dari segi pusat maupun daerah, menjadi panggilan bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mempercepat pengeluaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa mendatang.
