“Ada kemungkinan untuk revisi. Seharusnya program ini menjadi sukarela. Namun, semuanya kembali bergantung pada menteri yang baru,” jelasnya.
Menurut Nailul, jika menteri yang baru memilih untuk melanjutkan program ini tanpa perubahan, dan DPR tidak mengindahkan penolakan, maka akan muncul protes lagi.
“Ada peluang untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Agung untuk membatalkan seluruh isi Peraturan Pemerintah dan mengubahnya menjadi sukarela,” tambahnya.
Dia berpendapat bahwa pemerintah dan DPR memiliki waktu tiga tahun untuk mengevaluasi kembali rencana implementasi kebijakan ini, karena pelaksanaannya baru wajib pada tahun 2027.
Analisis Mendalam Mengenai Kontroversi dan Potensi Perubahan
Nailul melihat tiga poin yang harus diubah jika revisi dilakukan. Pertama, program ini seharusnya menjadi sukarela daripada wajib. Kedua, dana investasi atau tabungan yang dikumpulkan oleh pemerintah harus lebih cair. Ketiga, transparansi penggunaan dana harus lebih terbuka kepada peserta Tapera.
Sama halnya, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita, juga berharap agar Program Tapera tidak menjadi kewajiban bagi pekerja swasta dan mandiri. Jika perlu, program ini sebaiknya ditunda untuk sementara.
Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi pesertanya. Namun, bagi pekerja berpendapatan rendah, tetap sulit untuk memperoleh rumah meskipun mereka ikut dalam program Tapera.
Ronny menyebutkan bahwa meskipun dana peserta telah berkembang karena dikelola dan diinvestasikan oleh pemerintah, namun untuk mendapatkan rumah tetaplah sulit. Terlebih lagi, harga rumah terus naik setiap tahunnya.
“Jika misalnya diambil dari gaji sebesar Rp8 juta, setelah 20 tahun, diperkirakan hanya akan berkembang menjadi maksimal tiga kali lipat dari modal awal. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika targetnya hanya rumah dengan tipe yang sangat sederhana, setelah dikurangi inflasi normal,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya, program ini seharusnya tetap terbatas untuk PNS saja. Semakin banyak peserta yang ikut, bukannya mempermudah, malah akan menjadi masalah di masa depan.
Karenanya, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda program Tapera terlebih dahulu. Pemerintah sebaiknya memeriksa ulang program ini secara lebih teliti dan memastikan bahwa program ini tidak memberatkan pesertanya.
“Gunakan waktu hingga 2027 untuk mempelajari dan mendesain kembali Tapera agar lebih diterima oleh masyarakat dan lebih dapat diakses oleh semua kalangan,” pungkas Ronny.
Perlunya Evaluasi Mendalam dan Kemungkinan Penundaan Program Tapera: Memastikan Manfaat yang Nyata Bagi Peserta
Dalam kesimpulan, analis ekonomi dan pengamat menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap Program Tapera. Mereka menyoroti bahwa kebijakan ini tidak boleh menjadi beban bagi pesertanya, terutama pekerja berpenghasilan rendah. Disarankan agar pemerintah mempertimbangkan penundaan program ini untuk memberikan waktu yang cukup untuk peninjauan ulang, memastikan program ini lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta.
