Menteri Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan temuan kontroversial terkait penggunaan anggaran publik untuk pembelian motor trail oleh PNS dalam program Gerakan Revolusi Mental. Temuan ini mengundang pertanyaan tentang akuntabilitas pengelolaan dana publik di Indonesia.
Suharso Monoarfa Ungkap Temuan Mencengangkan dalam Rapat Kerja
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, telah mengungkapkan bahwa anggaran program Gerakan Revolusi Mental yang seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan publik, ternyata digunakan oleh PNS untuk membeli motor trail, sebuah hal yang membuatnya merasa heran.
“Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat pada Kamis (13/6), saya sempat bertanya, apa hubungannya motor trail ini? Untuk jalan-jalan saja?” ucapnya.
Tidak hanya itu, Suharso juga menemukan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan stunting di daerah, justru dialihkan untuk perbaikan pagar Puskesmas, sebuah penggunaan dana yang dianggapnya tidak sesuai dengan tujuan program.
Dia mengungkapkan bahwa temuan ini didapat setelah memeriksa detail alokasi dana dari DAK pemerintah daerah, yang diurus melalui aplikasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran pemerintah yang dikenal sebagai Krisna.
“Seperti pengalaman saya saat pertama kali masuk Bappenas, saya melihat di Krisna bahwa alokasi untuk penanganan stunting ternyata digunakan untuk memperbaiki pagar Puskesmas. Hal seperti itu benar-benar terjadi,” ujarnya.
