Lebih jauh, Prawoto juga menyoroti tantangan lain yaitu mengenai Ipal, di mana 15 SPPG belum memiliki instalasi tersebut. Dari jumlah itu, 2 SPPG tidak memiliki Ipal belum operasional, sedangkan 13 SPPG tidak memiliki Ipal, namun sudah operasional.
“Belum ada Ipal kok sudah diperbolehkan operasional. Kami berharap agar pemangku kebijakan dapat mempercepat pembangunan Ipal ini agar pelayanan gizi bisa lebih optimal,” ujarnya.
Baca Juga: BUMDes Bululawang Disorot, Dana Rp135 Juta Diduga Tak Jelas Realisasinya
Prawoto juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur administrasi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, serta mendorong keterlibatan lebih aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan ini.
“Saya percaya, jika semua pihak bekerja sama, kita bisa memastikan bahwa layanan gizi yang diberikan dapat diakses dan berkualitas,” tambah Prawoto.
Baca Juga: Jam Operasional Terbatas, Pedagang Grosir Wlingi Tuntut Pasar Khusus
Prawoto meminta perlu ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengeluaran SLHS serta pembangunan infrastruktur yang mendukung SPPG.**
