” Proses pengadaannya dilakukan sesuai kaidah aturan PBJ Badan Layanan Umum Daerah,” tegas Sudarno.
Sebagai acuan regulasi PBJ BLUD masih kata Sudarno tertuang dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomer 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
Diterangkan dalam regulasi tersebut lebih lanjut disampaikan Sudarno berdasarkan pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
Diinformasikan juga , berdasarkan pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa pada BLUD yang bersumber dariJasa layanan, Hibah tak terikat, Hasil kerja sama dengan pihak lain.
Baca Juga: 6 Tahun Jalan Desa Jeblok, Warga Tempel Nekat Gelar Aksi Tanam Ratusan Pohon Pisang Di Jalan
” Dan pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah,” lanjut Sudarno.
Pada intinya masih kata Sudarno pemberlakuan PBJ BLUD dengan PBJ APBD tidak sama. Di RSD Nganjuk murni menyerap dana BLUD.
Baca Juga: Kondisi Situs Peradaban Jawa Kuno Di Baron Kurang Terawat, Begini Tanggapan Pemerhati Budaya....
” Belanjanya bersifat berkala. Sesuai dengan kebutuhan barang yang diperlukan di masing masing unit layanan RSD. Istilahnya Bahan Medis Habis Pakai ( BMHP),” pungkas Sudarno. ( Adi )
