MEMO – Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025/2026 mendatang. Langkah konkret yang diambil adalah dengan segera merumuskan secara detail status para guru serta sistem pengelolaan sekolah tersebut. Dalam upaya ini, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menjalin sinergi yang erat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang secara khusus membahas tentang Sekolah Rakyat, memerlukan adanya konsolidasi dan koordinasi yang komprehensif dengan berbagai kementerian terkait. “Kemarin kami telah berdiskusi dengan Kemendikdasmen, kemudian dengan Kementerian PUPR, dan hari ini kami melakukan pertemuan dengan Kementerian PANRB,” ujar Mensos Saifullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk mematangkan konsep perencanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Dalam kunjungannya ke kantor KemenPANRB, Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan beberapa opsi terkait struktur kelembagaan dan status guru di Sekolah Rakyat. Salah satu opsi yang menjadi prioritas adalah mengutamakan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kemudian, bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah mendapatkan penempatan, opsi lainnya yang dipertimbangkan adalah melalui skema PPPK paruh waktu. “Menindaklanjuti hasil pertemuan yang produktif ini, kami akan segera berdiskusi dengan para bupati dan wali kota untuk memastikan bahwa selain kesiapan sarana dan prasarana, dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) juga terjamin. Hal ini juga memungkinkan adanya dukungan bagi penyelenggaraan sekolah,” terang Mensos.
