“Publik berhak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Bahkan, polemik mengenai ketersediaan beras dan harga yang mahal pun belum mendapat solusi yang jelas,” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi pembahasan program makan siang dan susu gratis dalam rapat kabinet penuh di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Bahlil menyatakan bahwa program tersebut sedang dibahas untuk disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dia juga menjelaskan bahwa program Prabowo-Gibran dibahas untuk mengakomodasi calon yang berpotensi memenangkan Pemilu.
“Secara garis besar, program-program prioritas yang diajukan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran akan disesuaikan agar dapat berjalan saat tahun 2025 tiba,” kata Bahlil.
Pembahasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dikritik, Masalah Rakyat Belum Terselesaikan
Dalam konteks ini, Billy David dari Timnas AMIN menegaskan bahwa fokus pada program makan siang gratis dalam rapat kabinet hanya akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Ia mengkritik prioritas politis yang mengesampingkan persoalan nyata yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, seperti lonjakan harga beras yang belum mendapatkan solusi konkret dari Pemerintah.
Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pembahasan program tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan RAPBN 2025, dengan tujuan agar program Prabowo-Gibran dapat segera berjalan ketika masa jabatan mereka dimulai.
Baca Juga: Percikan Api Busi Merembet Bahan Bakar, Motor Terbakar di SPBU Jatirogo Tuban
Namun, kritik terhadap pembahasan ini tetap menyala, mengingat masih adanya tantangan nyata yang harus diatasi oleh pemerintah.
