Partai Buruh juga berkomitmen untuk mengembalikan kedaulatan pangan dan reforma agraria dengan mengalokasikan 12 juta hektar tanah kepada petani. Hal ini termasuk mengembalikan tanah kepada rakyat yang tanahnya telah dirampas.
“Tidak boleh ada perkebunan sawit dan pertambangan di Indonesia yang merampas tanah petani dan rakyat,” tegasnya.
“Partai Buruh menolak impor demi membangun kedaulatan pangan, bukan hanya ketahanan pangan. Kami juga menentang konsep food estate dan lebih mendukung pengembangan pertanian hijau,” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh dan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henri Saragih, menyampaikan komitmen partai untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian di Riau. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
“Dengan komitmen ini, kami berharap dapat membawa perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini,” tegasnya.
Partai Buruh Riau: Mewujudkan Perubahan Signifikan untuk Indonesia
Ketua Dewan Penasehat Partai Buruh, Henri Saragih, menyampaikan komitmen partai untuk mengembangkan perkebunan dan pertanian di Riau, bertujuan memenuhi kebutuhan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
Dengan komitmen ini, Partai Buruh berharap membawa perubahan signifikan bagi rakyat Indonesia, terutama menghadapi tantangan ekonomi dan sosial saat ini.
