Partai Buruh menggelar kampanye megah di Pekanbaru, Riau, dengan Presiden Partai, Said Iqbal, menyampaikan optimisme meraih 20-30 kursi di Pemilu 2024. Dengan elektabilitas tinggi dan fokus pada isu-isu krusial, termasuk penghapusan Omnibus Law, Partai Buruh menegaskan tekadnya untuk memenangkan kursi di Senayan dan menghasilkan perubahan nyata di Indonesia.
Optimisme dan Komitmen Said Iqbal untuk Sukses di Senayan
Partai Buruh menggelar kampanye besar-besaran di Pekanbaru, Riau, pada hari Selasa (31/1). Acara kampanye ini dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai daerah di Provinsi Riau.
Saat memberikan pidato selamat, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan target partainya dalam meraih dukungan suara. Said menyampaikan harapannya agar Partai Buruh dapat meraih 20-30 kursi dalam Pemilu 2024.
“Partai Buruh sangat yakin akan berhasil memenangkan kursi di Senayan. Ini dibuktikan dengan tingginya elektabilitas, mencapai 4.778 persen berdasarkan survei internal,” kata Said Iqbal.
Di Riau, fokus Partai Buruh adalah meraih satu kursi DPR RI dengan mengusung Yoshi Erlina di Dapil Riau 1. Selain itu, partai ini berupaya mendapatkan kursi di semua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dengan target 2-4 kursi per kabupaten/kota.
Partai Buruh juga menegaskan komitmennya terhadap isu penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang dianggapnya telah menimbulkan kekhawatiran di seluruh republik karena maraknya PHK dan minimnya pesangon.
“Partai Buruh berjanji, jika berhasil masuk Senayan, akan menyulitkan PHK. PHK hanya bisa dilakukan dengan izin negara melalui lembaga pengadilan, dan harus memberikan semua hak buruh, termasuk upah dan tunjangan lainnya selama proses tersebut,” ujar Said dengan tegas.
Penghapusan Omnibus Law dan Penolakan Impor
Apabila komitmen ini dilanggar, Said menegaskan bahwa hal itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak buruh, dan pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana. Partai Buruh juga berencana meningkatkan pesangon hingga empat kali lipat dari aturan Omnibus Law yang berlaku saat ini.
“Selanjutnya, Partai Buruh berkomitmen untuk mengakhiri sistem outsourcing yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Tidak masuk akal negara menjadi agen outsourcing dalam omnibus law. Jika Partai Buruh berhasil masuk Senayan, maka sistem kerja outsourcing akan dihapuskan,” tambah Said.