Sehingga pemangkasan anggaran tidak populis. Rakyat di daerah marah. Berapa ribu trilyun uang negara yang dirampok para koruptor. Mestinya, negara bisa melunasi hutangnya. Program makan gratis, pendidikan dan kesehatan bisa gratis.
Tapi faktanya, BPJS yang dilembagakan malah sengsarakan rakyat. Malah rakyat meminta BPJS dibubarkan saja. Penulis tidak bisa menghitung lagi, uang negara yang dirampok oknum pejabatnya. Program ketahanan pangan terus digaungkan. Faktanya rakyat sulit membeli kebutuhan pangan. Apalagi menjelang lebaran, kebutuhan pokok rakyat sulit terbeli.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Bahas Program Makan Bergizi Gratis, Karangsuko Jadi Percontohan
Kalau negara masih ada, rakyat berharap. Kalau pemerintah memang ada, rakyat ingin mendapat kerjaan yang layak. Rakyat gak butuh nonton liga korupsi. Rakyat gak ngerti pangkas anggaran, hingga rakyat susah.
Rakyat maunya harga pangan terjangkau. Mendapatkan layanan kesehatan mudah. Anak-anak memperoleh pendidikan murah. Jangan dikemas semua program gratis. Fakta pungli masih merajalela di berbagai sektor.
Merambah ke kantor-kantor pelayanan. Kini rakyat alami resesi ekonomi. Potret pengangguran memanjang. Harga pangan mahal. Dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bukan hanya slogan, rakyat dibutuhkan saat memilih pempimpin.
Semua program dicanangkan atas nama rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk membela rakyat. Semua itu, faktanya pepesan kosong alias omon-omon belaka. Sekali lagi rakyat tidak butuh nonton liga korupsi, tidak mengerti regulasi, apalagi sebutan efisiensi. Baik dan buruk meski pemerintah sarang korupsi, kita tetap wajib jaga kedaulatan negeri ini. (Penulis, Wartawan Memo.)
Baca Juga: Jelang Munas X LDII April 2025, Menteri Fadli Zon Minta LDII Perkuat Kebudayaan
