MEMO – Keputusan PT Sanken Indonesia untuk menutup pabriknya menimbulkan kekhawatiran besar terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi berdampak luas. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu, meminta pemerintah segera mencari solusi konkret untuk melindungi hak-hak pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan serta mencegah dampak buruk bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan tidak hanya menunggu. Hak-hak para pekerja yang terdampak harus dijamin sepenuhnya. Selain itu, kita juga harus melihat lebih jauh apakah ini merupakan tanda dari ancaman deindustrialisasi yang semakin nyata,” ujar Bane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Menurut Bane, keputusan Sanken Indonesia untuk menutup operasinya seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang potensi deindustrialisasi di Indonesia. Deindustrialisasi sendiri mengacu pada menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian, yang jika dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak serius pada stabilitas ekonomi negara.
“Jika pabrik-pabrik terus berguguran, akan ada efek domino yang besar terhadap ekonomi nasional. Lapangan pekerjaan semakin menyusut, daya beli masyarakat turun, dan angka kemiskinan akan bertambah. Pemerintah harus memiliki data yang akurat, termasuk sektor keuangan dan perbankan, untuk memitigasi dampak negatif ini,” tegasnya.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa deindustrialisasi bisa diukur dari beberapa faktor, seperti penurunan produksi, berkurangnya lapangan kerja, serta menurunnya ekspor manufaktur.
PT Sanken Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai produsen SMPS (Switch Mode Power Supply) dan transformer, secara resmi akan menutup operasionalnya pada Juni 2025. Keputusan ini tentu akan memberikan dampak besar bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di perusahaan tersebut.
Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat
Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, maka PHK massal ini bisa semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan baru di sektor manufaktur yang saat ini mengalami tekanan besar.
Bane mendesak agar pemerintah segera menyiapkan strategi mitigasi, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan baru bagi pekerja terdampak, penyediaan lapangan kerja alternatif, maupun insentif bagi industri manufaktur agar tidak semakin banyak perusahaan yang gulung tikar.
Dengan ancaman deindustrialisasi yang semakin nyata, langkah cepat dan kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan agar dampak buruknya tidak meluas dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
