MEMO – Keputusan PT Sanken Indonesia untuk menutup pabriknya menimbulkan kekhawatiran besar terkait gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berpotensi berdampak luas. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR, Bane Raja Manalu, meminta pemerintah segera mencari solusi konkret untuk melindungi hak-hak pekerja yang terancam kehilangan pekerjaan serta mencegah dampak buruk bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan tidak hanya menunggu. Hak-hak para pekerja yang terdampak harus dijamin sepenuhnya. Selain itu, kita juga harus melihat lebih jauh apakah ini merupakan tanda dari ancaman deindustrialisasi yang semakin nyata,” ujar Bane dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menurut Bane, keputusan Sanken Indonesia untuk menutup operasinya seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah tentang potensi deindustrialisasi di Indonesia. Deindustrialisasi sendiri mengacu pada menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap perekonomian, yang jika dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak serius pada stabilitas ekonomi negara.
“Jika pabrik-pabrik terus berguguran, akan ada efek domino yang besar terhadap ekonomi nasional. Lapangan pekerjaan semakin menyusut, daya beli masyarakat turun, dan angka kemiskinan akan bertambah. Pemerintah harus memiliki data yang akurat, termasuk sektor keuangan dan perbankan, untuk memitigasi dampak negatif ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa deindustrialisasi bisa diukur dari beberapa faktor, seperti penurunan produksi, berkurangnya lapangan kerja, serta menurunnya ekspor manufaktur.
