Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dana senilai Rp 7 triliun terkait kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan PT Duta Palma Group. Selain penyitaan aset, Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah pengamanan seluruh kejaksaan di Indonesia melalui Telegram Nomor TR/442/2025, memicu reaksi dari berbagai pihak.
Penyitaan Dana Triliunan Rupiah
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa uang yang disita tidak hanya dalam rupiah tetapi juga dalam berbagai mata uang asing. “Selain Rp 6,8 triliun, kami juga menyita 13.274.490,57 dolar Amerika, 12.859.605 dolar Singapura, dan 13.700 dolar Australia,” ujarnya. Menurutnya, uang tersebut langsung dititipkan di rekening penitipan Bank Persepsi untuk menjaga transparansi dan menghindari potensi penyalahgunaan.
Baca Juga: Prabowo Hentikan Operasi Tambang di Raja Ampat, Selamatkan Destinasi Wisata Termashur
Kasus ini berpusat pada pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, yang sebelumnya divonis 16 tahun penjara atas korupsi dan penyerobotan lahan sawit. Menurut Mahkamah Agung, praktik ilegal perusahaan ini merugikan negara hingga Rp 104 triliun. “Berdasarkan perhitungan dari BPKP dan ahli lingkungan, kerugian negara mencapai Rp 4,9 triliun, sementara kerugian perekonomian negara menyentuh angka Rp 99,2 triliun,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dalam konferensi pers terdahulu.
Pengerahan TNI ke Lingkungan Kejaksaan
Kebijakan pengerahan personel TNI ke lingkungan kejaksaan tertuang dalam Telegram Panglima TNI, yang menginstruksikan pengamanan seluruh Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di Indonesia.
Baca Juga: Kasus Korupsi Laptop Kemendikbudristek Kejagung Buka Peluang Periksa Nadiem Makarim
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengonfirmasi keputusan ini. “Iya benar, TNI dikerahkan untuk mendukung pengamanan di Kejaksaan sebagai bagian dari kerja sama resmi,” ujarnya kepada media.
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan bahwa perbantuan TNI ini merupakan bagian dari Nota Kesepahaman Nomor NK/6/IV/2023/TNI yang telah diteken antara TNI dan Kejaksaan RI. “Dukungan ini dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur, tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil
Pengerahan TNI dalam pengamanan kejaksaan menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (KMS). Mereka menilai bahwa langkah ini bertentangan dengan regulasi dan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI, yang sempat dihapus dalam era reformasi.
