Demonstrasi yang melibatkan ribuan buruh di Jakarta dan aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk perlawanan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan tuntutan untuk mengubah parliamentary threshold menjadi 4 persen dan menghapuskan presidential threshold sebesar 20 persen dalam Pemilu 2024. Para demonstran menekankan pentingnya perlindungan pekerja rumah tangga dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023. Aksi demonstrasi ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membawa perubahan signifikan dalam lingkup ketenagakerjaan dan sistem politik negara.
Ribuan Buruh Gelar Demonstrasi di Jakarta untuk Minta Revisi Parliamentary Threshold dan Pencabutan Presidential Threshold dalam Pemilu 2024
