Blitar, Memo
Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar menjadi sorotan miring. Pasalnya, diduga selama ini menjadi pembisik Bupati Blitar Rini Syarifah, dalam mempengaruhi kebijakan proyek di Pemkab Blitar. Bahkan isu terbaru, ketuanya telah memanggil beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar.
Bahkan, mereka mengaku diintervensi, oleh “orangnya bupati”. Selain mengintervensi, tentunya menekan agar para kepala OPD tunduk kepada TP2ID. Hal inilah membuat resah para kepala OPD
“Mereka dipanggil dan sebagian merasa teritimadasi. Diitimidasinya terkait apa, ya sampeyan sudah tau lah,” ujar seorang Kepala OPD yang tak mau disebutkan namanya.
Hal ini pun semakin menambah daftar kontroversi tentang TP2ID. Diketahui, dari awal pembentukannya, banyak pihak yang menilai TP2ID hanya membuang-buang anggaran Pemkab Blitar, hingga tudingan melakukan dugaan praktik monopoli pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Blitar. Bahkan, Sadewo, seorang pemerhati kebijakan publik asal Blitar pun juga membenarkan adanya isu pemanggilan tersebut
”Ya benar, saya juga dengar dari beberapa kawan-kawan OPD, dan saya pastikan orangnya dapat dipercaya. Kita tau semua, itu para Kepala OPD di panggil bahas apa, itu jadi rahasia umum lah. Lha wong baru saja disetujui oleh dewan, kok sudah dipanggil-panggil. Bahkan, saya dengar sampai ada yang merasa diitimidasi dan sebagainya. Sekarang kalau sampeyan tanya ke para Kepala OPD itu, ya pasti gak mungkin ada yang berani ngaku,” ujar Sadewo.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto turut berkomentar . Menurutnya, sudah sejak lama sebagian besar anggota dewan meminta bupati untuk membubarkan TP2ID, karena dianggap minim fungsi dan hanya membuang-buang anggaran Pemkab Blitar.
“Sejak lama kami minta dibubarkan saja itu (TP2ID). Dalam paripurna pandangan umum dulu, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (Fraksi-GPN) sudah minta untuk dibubarkan. Tapi, dulu jawaban Bupati kan katanya masih ada prestasinya. Nyatanya sekarang malah Kabag Marketing BPR HAS juga ikut ditahan, itu dulu masuk dalam jawaban Bupati soal TP2ID. Apalagi, kalau sampai betul manggil-manggil kepala dinas, itu gak boleh, bukan tupoksinya,” ujar Sugianto
Baca Juga: Buntut Kasus Dugaan Kasus Ijazah Palsu Dewan di Kediri, KPU Silakan Bila Ada Pihak Yang Akan Gugat
Politisi Partai Gerindra ini pun mengaku akan menindaklanjuti dugaan intervensi ini. Dia menyebut DPRD akan menyikapi serius hal tersebut dan akan menjadi pembahasan dalam rapat-rapat dewan nantinya. “Ini masalah serius, persoalan ini akan jadi pembahasan di rapat-rapat dewan nanti. Karena untuk apa kalau benar memanggil para kepala dinas, malah buat resah saja, saya tekankan itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.
