MEMO – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, memberikan kepastian yang melegakan terkait kelanjutan proyek strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Beliau menegaskan bahwa alokasi dana untuk pembangunan IKN tidak akan mengalami pemblokiran. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa besaran anggaran untuk IKN saat ini tetap berada pada kisaran yang telah ditetapkan, yaitu sekitar Rp14 triliun.
Menurut penuturan Dody Hanggodo, permasalahan terkait potensi blokir anggaran tersebut kini telah sepenuhnya terselesaikan. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiran adanya penundaan pencairan dana akibat isu politik anggaran yang belum tuntas di awal masa pemerintahan.
“Sempat ada kendala terkait dinamika politik anggaran yang belum final. Namun, setelah berkoordinasi intensif dengan DPR dan Kementerian Keuangan, dapat kami pastikan bahwa tidak ada pemblokiran anggaran untuk IKN,” ujar Dody saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa isu pemblokiran anggaran pada waktu itu tidak hanya dialami oleh proyek IKN, melainkan juga berdampak pada seluruh anggaran kementerian/lembaga (KL). Namun, melalui dialog dan penyelesaian politik anggaran yang konstruktif bersama DPR dan Kementerian Keuangan, permasalahan tersebut berhasil diatasi.
Beliau memastikan bahwa proses politik anggaran kini telah mencapai tahap akhir. Sejalan dengan perkembangan positif ini, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, beserta beberapa direktur jenderal terkait akan segera melakukan kunjungan kerja ke IKN.
“Saat ini tinggal menunggu proses administrasi final. Oleh karena itu, Ibu Wakil Menteri dan beberapa Dirjen akan bertolak ke IKN dalam waktu dekat untuk mengidentifikasi dan mengakselerasi berbagai aspek pembangunan yang memungkinkan untuk dipercepat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Zainal Fatah, mengonfirmasi bahwa status blokir pada dokumen anggaran IKN telah dicabut. Kendati demikian, pihaknya saat ini masih dalam tahap pengkajian mendalam untuk menentukan prioritas proyek mana saja yang akan digenjot pembangunannya terlebih dahulu.
“Status blokir anggaran IKN memang sudah dibuka kembali. Namun, kami masih dalam proses evaluasi untuk menentukan skala prioritas proyek. Ibu Wakil Menteri akan turun langsung ke lapangan pada pekan depan untuk memetakan mana saja proyek yang mendesak untuk segera dikerjakan. Anggaran besar yang dialokasikan, misalnya Rp10 triliun, perlu kami petakan penempatannya secara efektif,” tutur Zainal.
