MEMO – Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membuka akses bagi para ahli gizi di Puskesmas untuk berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini diungkapkan Menkes pada Senin (6/1/2024) di Jakarta.
Menurut Menkes, langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemenkes untuk ikut berkontribusi dalam penetapan standar gizi pada program makanan bergizi gratis (MBG). “Kami bekerja sama dengan BGN untuk menentukan standar gizi dari makanan yang nantinya akan diberikan,” jelas Budi.
Ia menambahkan bahwa pihak BGN meminta dukungan untuk membangun koordinasi dengan ahli gizi di tingkat Puskesmas. Menkes menyatakan, “Oleh karena itu, kami memberikan akses agar mereka bisa berkolaborasi secara langsung.”
Selain untuk masyarakat sehat, Menkes menjelaskan bahwa Kemenkes dan BGN akan menetapkan standar khusus bagi individu yang mengalami gangguan gizi atau sedang sakit. Standar ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan spesifik, seperti untuk ibu hamil atau balita dengan masalah gizi buruk.
“Kami juga memprioritaskan penyediaan makanan yang sesuai bagi mereka yang mengalami kekurangan gizi,” ujar Menkes.
Program MBG sendiri saat ini ditujukan untuk masyarakat sehat, tetapi Menkes berharap bahwa bersama BGN, mereka juga dapat merancang dan menetapkan standar makanan khusus bagi penderita kekurangan gizi.
