Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan penyesuaian program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek), yaitu Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI Jamsos Kemnaker, menyatakan bahwa penyesuaian program JHT dan JP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan, layanan, dan manfaat program bagi peserta Jamsostek.

“Dari hasil evaluasi ini, akan digunakan sebagai landasan untuk mengubah atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan program Jamsostek,” ujar Indah seperti yang tercantum dalam keterangan resmi pada Jumat (28/7/2023).

Indah menambahkan, UU P2SK juga merevisi beberapa pasal dalam UU SJSN, termasuk mengenai pembentukan dua akun pada program JHT, yaitu akun utama dan akun tambahan.

“Saldo di akun utama harus lebih besar daripada akun tambahan, dan peserta berhak mencairkan dana JHT pada akun tambahan dalam situasi darurat,” tambahnya.

Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Peningkatan Program Jamsostek

Lebih lanjut, Indah meyakini bahwa partisipasi dari masyarakat dan para pemangku kepentingan, seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pengusaha, pemberi kerja, dan juga Pemerintah Daerah (Pemda), sangat penting dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik.

Untuk itu, Kemnaker telah mengadakan forum dialog dan kegiatan edukasi mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan bersama masyarakat dan pihak terkait, guna memberikan pemahaman mengenai Jamsostek. Acara tersebut diadakan di kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis (27/7/2023).