Example floating
Example floating
Home

Mengejutkan! Inilah Alasan Judi Online Bikin Keluarga Miskin

Alfi Fida
×

Mengejutkan! Inilah Alasan Judi Online Bikin Keluarga Miskin

Sebarkan artikel ini

“Hanya pada kuartal pertama 2024 saja, perputaran transaksi judi online sudah mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi, jika diakumulasi dengan periode tahun-tahun sebelumnya, total perputaran transaksi sudah lebih dari Rp600 triliun,” ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Jumat (14/6).

Ivan juga menambahkan bahwa transaksi terkait judol dilakukan ke sejumlah negara, meskipun ia tidak merinci lebih lanjut negara mana saja yang terekam oleh PPATK.

Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian khusus terhadap kasus judi online yang berujung pada pembunuhan. Beliau meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan maraknya judi online.

PPATK Ungkap Nilai Fantastis Transaksi Judi Online

Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memberantas judi online yang telah menyebabkan banyak masalah sosial, termasuk kemiskinan keluarga. Muhadjir Effendy menekankan bahwa sanksi yang lebih keras diperlukan untuk membuat para pemain judol jera, dan menghindari dampak negatifnya terhadap keluarga mereka.

Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan

Pembentukan satuan tugas pemberantasan judi online yang dipimpin oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, dengan Muhadjir Effendy sebagai wakilnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani masalah ini. Langkah-langkah yang diambil mencakup pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi bagi para korban judi online, bekerja sama dengan Menteri Sosial dan Menteri PPA.

Dengan perputaran transaksi judi online yang mencapai angka fantastis lebih dari Rp600 triliun, pemerintah juga mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ilegal ini. Presiden Joko Widodo sendiri telah meminta seluruh masyarakat untuk menghentikan maraknya judi online demi kebaikan bersama.

Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat