Menyesuaikan dengan Budaya Kerja Masyarakat Desa
Salah satu alasan kuat di balik usulan pergeseran jam kerja ini adalah rendahnya partisipasi warga dalam musyawarah desa yang digelar pada pagi hari. Sebagian besar warga desa di Kediri berprofesi sebagai petani dan pedagang yang sibuk bekerja di sawah atau pasar sejak pagi hingga siang hari.
Masalah jam kerja ini telah menjadi “isu hangat” yang berkepanjangan di tingkat akar rumput. Dengan adanya regulasi baru, diharapkan perangkat desa memiliki dasar hukum yang kuat saat menjalankan tugas di malam hari demi mengakomodasi kehadiran masyarakat.
Perhatian pada Kesejahteraan dan Jaminan Pensiun
Selain isu jam kerja, pertemuan tersebut juga menyentuh aspek kesejahteraan perangkat desa. Mas Dhito mendengarkan aspirasi terkait pengadaan seragam dinas yang seragam serta rencana program tabungan pensiun yang bekerja sama dengan Bank Daerah. Program ini diharapkan menjadi jaminan hari tua bagi para perangkat desa yang telah mengabdi lama untuk masyarakat.
Menanggapi rentetan usulan tersebut, Mas Dhito memberikan instruksi langsung kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri untuk segera bertindak. Ia meminta dinas terkait melakukan konsultasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar perubahan regulasi di Kediri tetap sinkron dengan aturan yang lebih tinggi.
Baca Juga: Cara Mas Dhito Mudahkan Urusan Dokumen Warga Melalui Layanan Sahaja Suka
Langkah Mas Dhito dalam mengakomodasi aspirasi PPDI menunjukkan komitmen kepemimpinan yang adaptif terhadap realitas sosial di desa. Jika usulan ini disetujui, Kabupaten Kediri berpotensi menjadi pionir dalam penerapan jam kerja perangkat desa yang lebih fleksibel namun tetap mengedepankan pelayanan prima.
