MEMO – Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Rimzah, mengungkapkan kekecewaannya yang mendalam terkait dengan kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi penolakan UU TNI pada Minggu (23/3/2025) malam. Menurut pandangan Rimzah, sebenarnya para anggota DPRD Kota Malang siap untuk mendengarkan dan menerima aspirasi dari para demonstran, asalkan aksi tersebut berjalan tanpa adanya tindakan anarkis.
Namun, sangat disayangkan, aksi demonstrasi tersebut justru berujung pada bentrokan antara para demonstran dengan aparat keamanan. “(Tapi) Hari ini kami belum sempat bertatap muka dengan massa aksi, namun situasi sudah berubah menjadi kacau,” ujar Rimzah dengan nada menyesal pada Minggu (23/3/2025).
Rimzah menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya sebenarnya memiliki niat baik untuk menemui para demonstran. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini, sebab kami dari 7 fraksi sebenarnya siap sedia untuk menerima kehadiran massa aksi demi membangun dialog dan menyuarakan aspirasi bersama,” jelasnya.
Sayangnya, situasi di lapangan terlanjur memanas dan ricuh sebelum pertemuan tersebut dapat terlaksana. Saat ini, pihak DPRD Kota Malang tengah melakukan pendataan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh aksi anarkis yang dilakukan oleh para demonstran.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan dinas terkait dan sekretariat dewan untuk melakukan inventarisasi secepatnya. Sepengetahuan saya tadi bagian kiri pos (terbakar), tetapi memang itu adalah tempat penyimpanan barang bekas, dan yang terpenting tidak ada korban jiwa,” ungkap Rimzah.
Rimzah menyampaikan pesan kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar melakukannya dengan cara yang lebih konstruktif dan tertib. Ia menekankan pentingnya menghindari tindakan anarkis dalam menyampaikan pendapat.
“Pesan saya untuk teman-teman yang melakukan aksi, kami siap menerima aspirasi kalian, baik dalam kondisi hujan, panas terik matahari, mari kita bangun narasi bersama. Jangan sampai terprovokasi oleh hal-hal negatif yang dapat merugikan Kota Malang,” imbaunya.
Diketahui sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan penjagaan ketat untuk mengawal jalannya aksi demonstrasi yang berlangsung sejak sore hari. Namun, beberapa oknum demonstran melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban.
Pihak kepolisian kemudian berupaya untuk memukul mundur massa dan melakukan pendekatan persuasif. Dilaporkan bahwa situasi di sekitar gedung DPRD Kota Malang berhasil dikendalikan dan kembali kondusif sekitar pukul 19.00 WIB.
Sebelumnya, LBH Malang dan Aliansi Suara Rakyat (ASURO) melaporkan bahwa setidaknya terdapat tiga orang yang ditangkap dan 8-10 orang lainnya hilang kontak pasca-demo UU TNI di depan DPRD Kota Malang.
Selain itu, seorang demonstran juga dilaporkan mengalami luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit bersama dengan 6-7 massa aksi lainnya.
Menurut keterangan dari sejumlah demonstran, area aman (*safe zone*) yang berisi tim dan peralatan medis juga tidak luput dari serangan. Lebih lanjut, belasan kendaraan bermotor yang diparkir di area SMAN 4 Kota Malang juga diamankan dan dibawa ke Polresta Malang Kota.
“Diperkirakan ada belasan kendaraan bermotor milik massa aksi yang diamankan di Polresta Malang Kota,” kata Koordinator LBH Pos Malang, Daniel Siagian, dalam keterangannya pada Minggu (23/3/2025).
Tidak hanya itu, aparat keamanan juga melakukan penyisiran di beberapa titik kumpul massa aksi yang dianggap anarkis, termasuk di sekitar rumah sakit dan kafe.
Sebelumnya, sekitar pukul 18.30 WIB, aparat kepolisian dan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur para demonstran. “Aparat melakukan penyisiran melalui Jalan Gajahmada dengan jumlah sekitar dua peleton, berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul,” jelasnya.
“Sejumlah massa aksi ditangkap,” tambahnya. Tidak hanya aksi pemukulan terhadap demonstran, tim medis, dan awak media juga dilaporkan ikut terdampak dalam kejadian tersebut.
