Kediri, Memo – Puluhan mahasiswa tergabung dalam “Aliansi Kediri Menggugat” gruduk kantor DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (24/2/2025). Aksi ini kelanjutan demo yang digelar, Jumat (21/2/2025). Mereka menolak dan berharap instruksi Presiden tentang efisiensi anggaran, dibatalkan.
Meaki pada aksi sebelumnya para mahasiswa tidak berhasil menemui satupun anggota dewan. Tapi pada aksi kali ini, para mahasiswa ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Berikan Program “Silaturahmi” Diskon Hingga 20 Persen untuk Kelas Eksekutif
Shelfin Bima Prakasa selalu koordinator aksi mengatakan, masih dengan tuntutan yang sama, mahasiswa meminta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, dibatalkan.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang dialihkan untuk program makan bergizi gratis, sangat tidak relevan dan seharusnya anggaran tersebut bisa dialihkan kepada masyarakat.
“Misalnya untuk anggaran pendidikan dan kesehatan, menambah kelayakan pengelolaan wilayah kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk infrastruktur dan subsidi biaya kesehatan,” ungkapnya.
Selain itu, ia pun mengungkapkan fasilitas pendidikan SD banyak yang kekurangan, belum lagi tenaga didik.
Baca Juga: Sembunyian Aib, Camat Banyakan Hari Utomo Serahkan Uang Suap ke Kejaksaan
“Program tersebut untuk mementingkan elektoral politik presiden, bagaimana mungkin anggaran bidang-bidang lain berhubungan masyarakat dikurangi sedangkan pengeluaran masyarakat bertambah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro mengapresiasi sikap kritis dari mahasiswa dan dinilai aksi tersebut murni tanpa tendensi apapun.
Namun demikian, menurut Murdi, cara penyampaian dinilian kurang pas. “Harusnya para mahasiswa mau diajak dialog di kantor agar lebih fokus dan enak saat menjelaskan,” katanya.
Dirinya juga sangat menyayangkan sikap mahasiswa yang tidak percaya terhadap kinerja wakil rakyat.
“Kalau terkait tuntutan itu kan kemenangan pusat artinya kita yang di daerah itu pelaksana. Kita enggak bisa menolak karena anggarannya itu sudah dipotong dari pusat. Ada hampir 57 triliun yang akan tidak disalurkan ke Kota/Kabupaten,” ucapnya.
Aksi berakhir tertib dengan pengawalan ketat dari Polisi yang dipimpin langsung Kapolres Kediri, AKBP Bimo Ariyanto. Alhasil, para mahasiswa ini hanya bisa berharap agar tuntutannya dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat. (Chandra)
