MEMO – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, menyampaikan pesan penting bagi para kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis (20/2/2025).
Saat ini, para kepala daerah yang telah resmi menjabat tengah mengikuti retret kepemimpinan di Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Haedar mengingatkan agar mereka tidak larut dalam euforia kemenangan, sebab jabatan yang kini mereka emban adalah amanah besar dengan tanggung jawab yang berat.
Sebagai bentuk refleksi dan nasihat moral, Haedar menyampaikan lima pesan utama yang harus diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan mereka.
Haedar menegaskan bahwa mandat politik yang diterima seorang kepala daerah bukanlah hak pribadi, melainkan kepercayaan penuh dari rakyat yang harus dijalankan dengan adil dan bertanggung jawab.
“Jabatan ini bukan untuk kepentingan diri sendiri, kelompok, atau dinasti politik. Setiap warga, baik yang memilih maupun tidak memilih, harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Kepemimpinan adalah untuk semua rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang,” tegasnya.
Sebagai pemimpin daerah, Haedar meminta agar otonomi yang diberikan oleh konstitusi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memajukan daerah. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil tetap harus sejalan dengan cita-cita nasional dan semangat Persatuan Indonesia.
“Jangan sampai ego kedaerahan justru memecah persatuan bangsa. Kepala daerah harus membangun hubungan erat dengan pemerintah pusat untuk menjaga kesatuan Indonesia yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Kepala daerah harus memastikan bahwa sumber daya alam yang ada di wilayahnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Saat menjalin kerja sama atau membuka investasi, baik dengan investor domestik maupun asing, Haedar meminta agar kepala daerah tetap memegang teguh prinsip konstitusi dan tidak membuat kebijakan yang merugikan rakyat serta masa depan daerah.
“Utamakan kesejahteraan warga dan kondisi lingkungan. Jangan sampai kesenjangan sosial, kemiskinan, dan masalah gizi buruk dibiarkan terjadi tanpa solusi nyata dari pemerintah daerah,” katanya.
Salah satu pesan yang paling tegas dari Haedar adalah mendesak kepala daerah untuk benar-benar bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Seorang pemimpin harus selesai dengan dirinya sendiri, tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam kebijakan publik. Hindari segala bentuk korupsi, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung,” tegasnya.
Haedar juga mengingatkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran, terutama dalam kegiatan dinas dan perjalanan kerja.
“Bagi rakyat, uang seribu rupiah itu sangat berharga. Maka dari itu, kepala daerah harus memiliki simpati, empati, dan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Haedar, rakyat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, tetapi juga keteladanan dari pemimpin mereka. Kepala daerah harus mampu menjadi contoh dalam kehidupan sosial, agama, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur bangsa.
“Jangan hanya berbicara tentang moral dan etika, tetapi tunjukkan dalam sikap dan tindakan nyata. Ajak rakyat menjadi pribadi yang kuat, disiplin, beretika tinggi, dan memiliki solidaritas sosial yang baik,” tandasnya.
Haedar menutup pesannya dengan menegaskan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi landasan utama dalam kepemimpinan dan kehidupan berbangsa.
