Direktorat Jenderal Anggaran di bawah Kementerian Keuangan memproyeksikan bahwa pada tahun ini, kuota subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan tabung gas LPG 3 kg akan terpakai habis sebelum akhir tahun. Dengan kata lain, ada kemungkinan kuota subsidi akan terlampaui, seperti yang terjadi pada tahun 2022.

Isa Rachmatarwata, sang Direktur Jenderal Anggaran, menjelaskan bahwa risiko kemungkinan melebihi kuota subsidi ini masih disebabkan oleh pola konsumsi yang masih sulit dikendalikan dengan optimal, seperti yang terjadi pada tahun lalu. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya langkah-langkah pengendalian konsumsi kepada pihak berwenang.

“Dalam hal risiko melampaui kuota subsidi dan kompensasi untuk BBM, LPG, dan listrik, kami tetap memantau hal ini dengan cermat, karena memang terdapat potensi untuk itu,” ujar Isa saat ditemui dalam konferensi pers mengenai APBN pada hari Jumat (11/8/2023).

“Kami terus berkolaborasi dengan badan usaha, terutama Pertamina dan PLN, untuk mengatur volume BBM dan listrik yang menerima subsidi agar dikonsumsi dengan bijak,” lanjutnya.

Khusus untuk BBM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga telah mengeluarkan proyeksi yang serupa.

Proyeksi BBM dan Solar Subsidi: Tersalurkan Hampir Setengah dari Kuota

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dari kuota yang ditetapkan untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sebesar 32,56 juta kilo liter (KL) untuk tahun ini, telah tersalurkan sekitar 28,45% atau sekitar 9,2 juta KL hingga bulan April 2023.