Memo, Sidoarjo.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Kabupaten Sidoarjo kini mengkritisi terkait adanya bantuan dana yang dialokasikan sebagai dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yakni sekitar Rp. 500 juta perdesa/per tahun yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Hal itu disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam sidang paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029.
Sejalan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Kusumo Adi Nugroho saat penyampaian pandangan terhadap fraksinya menguatkan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang tidak hanya berlandaskan pada visi dan misi kepala daerah.
“RPJMD merupakan peta jalan pembangunan lima tahun. Maka, perlu ditingkatkan adanya suatu kesinambungan dan meningkatkan konsistensi dengan arah pembangunan jangka panjang. Kami menilai, isu lintas daerah dan penguatan kerja sama multi berbagai pihak masih belum tergambar secara jelas,” ujar Kusumo Adi Nugroho, Selasa, (1/7/2025).
