Ia juga menambahkan bahwa kebijakan yang ia ambil sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan semata-mata demi efektivitas kinerja birokrasi.
Di sisi lain, Elim Tyu Samba sejauh ini bersikukuh pada sikapnya, menuntut transparansi dan peran aktifnya sebagai Wakil Wali Kota sesuai sumpah jabatan. Kritik Elim bukan hanya soal tidak dilibatkan dalam mutasi, tetapi juga menyangkut haknya untuk mengetahui dan memberikan masukan terhadap APBD yang merupakan jantung kebijakan publik daerah.
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Situasi ini juga berimbas pada hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, yang kini disebut semakin retak. Elim secara terbuka menyatakan kekecewaannya karena tidak diajak berkoordinasi dalam pengambilan keputusan strategis tersebut.
“Saya ini terbang ke Jakarta karena tidak diajak koordinasi sama sekali soal mutasi jabatan. Sebagai abdi masyarakat, saya berkewajiban melaporkan hal ini ke Kementerian Dalam Negeri,” ujar Elim Tyu Samba sebelum bertolak ke Jakarta, Senin petang (13/10/2025).
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Blitar angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Ia menilai, meski mutasi merupakan hak prerogatif wali kota, namun tetap harus dilakukan dengan dasar pertimbangan yang objektif dan berorientasi pada peningkatan kinerja ASN, bukan kepentingan pribadi atau politik.
“Mutasi dan penyegaran tugas para ASN di lingkup Pemkot Blitar memang prerogatif wali kota. Tapi kalau mutasi dilakukan tanpa memperhatikan prestasi dan kinerja ASN, justru akan menghambat pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ketua DPRD Kota Blitar saat dikonfirmasi.
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
Kisruh internal ini dikhawatirkan mengganggu stabilitas pemerintahan Kota Blitar. Pengamat kebijakan publik, Nugroho, menilai bahwa pernyataan Wali Kota Syauqul sangat tidak etis dan menunjukkan lemahnya pemahaman akan konsep kepemimpinan kolektif di daerah.
“Wakil kepala daerah bukan pembantu rumah tangga, mereka adalah jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat,” ujar Nugroho. “Pernyataan itu tidak hanya merendahkan posisi Wawali, tetapi juga menunjukkan arogansi kekuasaan. Ini alarm merah bagi tata kelola pemerintahan yang baik di Blitar,” sambungnya.
Sejauh ini, Syauqul Muhibbin tetap pada pendiriannya, menganggap isu ini terlalu dibesar-besarkan oleh mereka yang ingin mengganggu fokus pemerintahannya. Namun, bola panas telah dilempar. Masyarakat Blitar kini menunggu, apakah kedua pemimpin yang awalnya dijuluki pasangan milenial ini akan mampu meredam ego kekuasaan demi kepentingan rakyat, ataukah perpecahan ini akan terus merusak sinergi di Balai Kota Blitar. (Zan)
