MEMO – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Inisiatif ini juga mendukung kemandirian obat sebagai elemen penting dalam pertahanan nasional.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa pengawasan yang baik mampu memperkuat ketahanan nasional dengan melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan mendukung ekonomi mandiri. Pendampingan terhadap pelaku UMKM menjadi bagian dari upaya ini.
“BPOM memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan nasional, terutama di bidang obat dan pangan, yang merupakan kebutuhan mendasar setiap warga. Stabilitas kesehatan masyarakat berdampak langsung pada ketahanan nasional,” ujar Taruna pada Kamis (2/1/2024).
Taruna juga menegaskan bahwa BPOM berkomitmen mendukung Astacita, khususnya poin-poin yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat dari ancaman kesehatan yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.
Saat ini, sekitar 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih bergantung pada impor dari negara seperti China, Jerman, India, dan Amerika Serikat. Menurut Taruna, ketergantungan ini harus dikurangi dengan mengembangkan produksi bahan baku obat di dalam negeri.
“Sudah saatnya kita mandiri dalam memproduksi bahan baku obat di dalam negeri,” tegasnya.
Selain itu, pengembangan obat tradisional juga menjadi perhatian BPOM dan Kemhan. Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola Kemhan bahkan sudah menyediakan layanan khusus untuk pengobatan herbal. Dari total 17.200 obat tradisional yang ada di Indonesia, sayangnya baru 97 yang berstandar.
Kedua lembaga juga menjajaki pembentukan perusahaan farmasi nasional untuk memperkuat produksi dan distribusi obat dalam negeri. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, mengusulkan pengintegrasian unit farmasi yang saat ini dikelola oleh TNI dan kepolisian, serta pengembangannya melalui Universitas Pertahanan.
Sjafrie juga mendorong pengembangan laboratorium TNI dan pembentukan tim kecil untuk merancang langkah strategis antara Kemhan dan BPOM. Program ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan pertahanan nasional, termasuk melalui optimalisasi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mendukung program Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Siang Bergizi Gratis.
Tak hanya itu, Kemhan mendukung BPOM dalam upayanya menjadi lembaga global melalui pendaftaran di WHO Listed Authority (WLA).
