MEMO – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus memperkuat langkah penegakan hukum guna meningkatkan pengelolaan sampah di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor lingkungan hidup. Acara tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/1/2025).
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurrofiq, menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif serta penegakan hukum dalam mengelola sampah. Ia menyoroti bahwa praktik pembuangan sampah secara terbuka (open dumping) masih marak dilakukan di berbagai Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat.
“PLH dan PPNS harus bekerja sama untuk memastikan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Hanif. Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk segera memperbaiki TPA yang tidak memenuhi standar pengelolaan yang benar.
