Yogjakata, Memko.co.id
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan mengatakan berdasarkan hasil survei yang dilakukannya sekitar 96 % praktek musyawarah untuk mufakat, sudah melemah.
“Survei kami, 96 persen mengatakan (musyawarah mufakat) melemah, hanya 4 persen yang mengatakan menguat,” ujar Zulkifli saat menjadi keynote speaker seminar dan peresmian Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara di Gedung Convention Hall Lantai 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (9/8/2017).
Menurut dia yang menjadi persoalan bangsa saat ini adalah implementasi Pancasila. Tidak saatnya lagi bangsa Indonesia bertengkar persoalan kelompok mana yang lebih Pancasila.Dia menduga saat ini banyak orang berbicara Pancasila tapi tidak paham apa itu Pancasila.
“Apakah betul masalah kita itu soal Pancasila, tidak Pancasila. Apakah kita akan bertengkar Pancasila atau tidak Pancasila, Pancasilais dan tidak Pancasilais,” katanya.
Oleh karena itu kata dia, MPR pernah melakukan survei untuk mengetahui apa yang sebetulnya yang terjadi. “Dari hasil survei itu sebetulnya yang menjadi masalah di implementasi,” paparnya.
Selanjutnya Zulkifli menyinggung implementasi sila kelima, yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia mempertanyakan selama 19 tahun masa reformasi, apakah keadilan sosial sudah terwujud di tengah-tengah masyarakat. Apalagi aturan itu tertuang dalam Pancasila dan undang-undang.
“Sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran negara 19 tahun terakhir ini bagaimana? Mana peran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Untuk menguji implementasi keadilan sosial, dia meminta peserta seminar untuk angkat tangan, bila menganggap keadilan sosial sudah dilaksanakan negara. Tapi ternyata hanya satu peserta seminar angkat tangan, sisanya peserta yang berjumlah ratusan tersebut bungkam.
“Sekarang, di ruangan ini yang mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menguat, angkat tangan. Ternyata hanya satu. Yang mengatakan melemah hampir semua,” tambahnya.
Bagi Zulkifli, persoalan yang dihadapi bangsa adalah soal inkonsistensi dan inkoheransi Pancasila, NKRI, UUD 45 dan apa yang terjadi. “Oleh karena itu kalau tidak tampak dalam implementasi, maka orang mulai meninggalkan. Sekarang banyak orang ngomong Pancasila tapi mengarang,” pungkasnya. (nu)
