Namun, di balik kabar baik bagi para honorer, tersimpan tantangan fiskal yang tidak kalah pelik. Doding mengungkapkan bahwa skema awal pembiayaan gaji PPPK seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Namun, karena kebijakan efisiensi di tingkat pusat, pembiayaan ini kini dialihkan, sepenuhnya menjadi beban APBD Trenggalek.
“Pemkab sudah mengusulkan anggaran sebesar Rp 43 miliar untuk PPPK, tetapi tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat. Ya mau bagaimana lagi, sekarang dialihkan melalui APBD,” jelas Doding, menunjukkan dilema yang dihadapi pemerintah daerah.
Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut
Kondisi ini, seperti yang juga disoroti oleh Ketua Komisi I DPRD Muh Husni Tahir dalam kesempatan terpisah, menambah tekanan pada APBD Trenggalek yang sudah terbebani dengan belanja pegawai lebih dari Rp1 triliun. Dengan sekitar 5.000 PPPK yang gajinya kini ditanggung daerah, muncul pertanyaan besar tentang keberlanjutan fiskal.
“Harus ada kejelasan, satu OPD idealnya membutuhkan berapa pegawai agar kinerjanya optimal. Ini perlu dihitung secara objektif,” tutur Husni, menegaskan perlunya inventarisasi ulang kebutuhan pegawai berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Baca Juga: Sudah Pernah Ditutup, Arena Judi Trenggalek Kembali Buka Seolah Tanpa Takut
Pengangkatan PPPK ini memang sebuah solusi bagi tenaga honorer, namun ia juga menghadirkan tantangan baru bagi Trenggalek: bagaimana menyeimbangkan antara komitmen terhadap pegawai dan keberlanjutan anggaran daerah, tanpa mengorbankan program pembangunan vital. Ini adalah simpul rumit yang harus diurai oleh pemerintah daerah.
