OGAN ILIR, Memo.co.id-
Terkait beredarnya isu dimedia sosial perihal diberhentikannya Ican Adrianus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Perindo Kecamatan Tanjung Batu yang diklaim sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ican Adrianus akhirnya angkat bicara seputar isu miring tersebut.
Kepada beberapa awak media dikediamannya 27/3, kemarin dengan nada tenang Politisi muda itu mengomentari pertanyaan wartawan seputar perihal yang menimpa dirinya.
‘Tidak benar saya diberhentikan (dipecat) dikepengurusan partai Perindo Ogan Ilir, secara tegas saya mengatakan bahwa saya telah mengundurkan diri, bahkan penguduran diri saya tersebut sudah saya lakukan sesuai prosedur” ucap Ican dengan nada tegas.
Saat disinggung apa alasan dirinya mengundurkan diri dari DPC Perindo Kecamatan Tanjung Batu, politisi muda itu tak berkomentar banyak hanya saja dijelaskannya bahwa sikap tersebut dia ambil berdasarkan analisa berpikir secara matang.
“Pada prinsipnya ada beberapa hal yang kurang sejalan dengan saya, misalnya tentang militansi kader, buat saya hal itu sudah sepatutnya menjadi pedoman setiap kader, tapi kenyataannya militansi tersebut tidak sepenuhnya dapat dipahami dan dilaksanakan, sebagai kader partai saya siap bila instruksi tersebut memang harus dilaksanakan dan sepenuhnya diarahkan kepada saya, asal saja konsistensinya jelas.” ujarnya.
Ditambahkan Ican Adrianus, sebagai kader militan sudah sepatutnya harus bekerja keras untuk membangun dan membesarkan partai jangan hanya mampu melaksanakan perintah tanpa ada tolak ukur yang ingin dicapai, untuk itu seorang kader harus bisa menempatkan kepentingan partai diatas kepentingan lainnya.
“Keputusan ini sudah saya pertimbangkan secara matang, surat penguduran diri tersebut sudah saya serahkan ke DPW dan ditembuskan ke DPD pada tanggal 28 maret lalu, walau pun tanpa keberadaan saya, DPC Perindo kecamatan Tanjung Batu tetap solid dan berkembang, hanya saja untuk kepengurusan yang baru harus memperhatikan prosesi yang sudah berjalan sebelumnya terutama administrasi partai yang mau tak mau harus ada pembenahan ulang dan harus segera dilakukan, sebelum dilaksanakan proses verifikasi faktual dari KPUD,”tutup Ivan. (Syakbanudin-dik)
