Ia juga menekankan pentingnya bagi GPK dan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat menyuarakan aspirasi di ruang publik. “Salah satu yang di dalamnya adalah menggunakan knalpot brong, kan itu tidak sesuai aturan lalu lintas. Mengganggu pengguna jalan dan masyarakat,” tambah Jarot.
Koordinator Lapangan GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto, menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap menjaga kondusivitas bersama Forkopimda, sambil tetap menjalankan peran sebagai kontrol sosial di Kabupaten Magelang. “Kami tetap berkomitmen untuk menjadi kontrol sistem di Kabupaten Magelang. Namun kami sudah menyikapi permintaan maaf itu dengan bijak karena insiden tersebut terjadi di lapangan, dan kami anggap sudah selesai,” ujarnya.
Pujiyanto menambahkan, insiden itu terjadi setelah GPK beraudiensi di Kemenag terkait penanganan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. “Yang saya sampaikan di Kemenag adalah tangis dan jeritan dari semua komponen masyarakat,” tutupnya, enggan membeberkan kronologi lebih lanjut karena masalah dianggap sudah berakhir.
