Magelang – Media sosial dihebohkan oleh sejumlah rekaman video yang merekam insiden ketegangan antara prajurit TNI dan kelompok Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa yang terekam di Dusun Brojonalan, Borobudur, dan Kecamatan Salaman ini, terjadi usai rombongan GPK beraudiensi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang pada Rabu, 28 Mei 2025.
Momen ketegangan sempat memuncak ketika beberapa anggota GPK menggeber knalpot motor, memicu reaksi dari personel TNI yang segera turun dari kendaraan. Beruntung, insiden ini tidak sampai berujung pada bentrokan fisik. Aparat TNI bertindak cepat untuk menenangkan dan mengendalikan situasi, mencegah eskalasi yang lebih parah.
Pascakejadian, mediasi pun digelar di Markas Kodim 0705/Magelang pada Senin, 2 Juni 2025. Komandan Kodim 0705/Magelang, Letkol Inf Jarot Susanto, menjelaskan bahwa pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menerima permintaan audiensi dari GPK. “Teman-teman GPK tadi melaksanakan audiensi ke Kodim Magelang. Pada intinya mereka ingin agar permasalahan atau kesalahpahaman ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap Jarot.
Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Magelang, Kapolresta Magelang, Kapolres Magelang Kota, serta Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Jarot mengungkapkan bahwa perwakilan GPK yang tergabung dalam Aliansi Tepi Barat telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden di lapangan. “Dari pihak GPK sudah menyampaikan permohonan maaf, dan kami harap ke depan semuanya, khususnya GPK, bisa ikut menjaga kondusivitas wilayah Magelang,” tegasnya.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Ia juga menekankan pentingnya bagi GPK dan seluruh elemen masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas, terutama saat menyuarakan aspirasi di ruang publik. “Salah satu yang di dalamnya adalah menggunakan knalpot brong, kan itu tidak sesuai aturan lalu lintas. Mengganggu pengguna jalan dan masyarakat,” tambah Jarot.
Koordinator Lapangan GPK Aliansi Tepi Barat, Pujiyanto, menegaskan komitmen pihaknya untuk tetap menjaga kondusivitas bersama Forkopimda, sambil tetap menjalankan peran sebagai kontrol sosial di Kabupaten Magelang. “Kami tetap berkomitmen untuk menjadi kontrol sistem di Kabupaten Magelang. Namun kami sudah menyikapi permintaan maaf itu dengan bijak karena insiden tersebut terjadi di lapangan, dan kami anggap sudah selesai,” ujarnya.
Pujiyanto menambahkan, insiden itu terjadi setelah GPK beraudiensi di Kemenag terkait penanganan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. “Yang saya sampaikan di Kemenag adalah tangis dan jeritan dari semua komponen masyarakat,” tutupnya, enggan membeberkan kronologi lebih lanjut karena masalah dianggap sudah berakhir.
