Pemerhati hukum, Dwi Bagus Tarigan, SH, MH, bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penggelapan dokumen berharga. “Tidak ada alasan hukum yang membenarkan penahanan ijazah. Itu jelas perbuatan melawan hukum,” tegasnya.
Ironisnya, Kepala MTsN 3 Blitar, Khoirul Niam, justru seolah lepas tangan. Ia berkilah sudah berkali-kali melarang penahanan ijazah, bahkan memerintahkan agar alamat siswa didata dan ijazah dikirim ke rumah masing-masing. Pernyataan ini dinilai banyak pihak hanya sebagai cara cuci tangan, sekaligus memperlihatkan buruknya manajemen sekolah.
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
Seorang sumber internal mengungkap adanya konflik antara dewan guru dan kepala sekolah, sehingga masalah kian meruncing. Alih-alih memberi solusi, kondisi ini justru membuka bobrok pengelolaan MTsN 3 Blitar ke publik.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan, terutama sekolah negeri yang seharusnya menjunjung tinggi hak siswa, bukan malah mempermainkan ijazah demi alasan administrasi. Publik pun mendesak agar Kemenag turun tangan mengusut tuntas, bukan hanya membiarkan kepala sekolah berlindung dengan alasan normatif.**
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG
