MEMO.CO.ID – Predikat sebagai “laboratorium bencana” dunia tampaknya bukan sekadar julukan bagi tanah air. Berdasarkan data terbaru, kesiapsiagaan bencana di Indonesia kini tengah menjadi sorotan tajam setelah posisi negara ini naik ke peringkat kedua sebagai wilayah paling rawan bencana secara global. Di tengah ancaman megathrust, erupsi gunung berapi, hingga hidrometeorologi, para akademisi mengingatkan bahwa infrastruktur fisik saja tidak cukup. Dibutuhkan perombakan pola pikir dari sekadar penanganan pascabencana menjadi penguatan kapasitas mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan di tingkat tapak.
Analisis Mendalam Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia Saat Ini
Realitas Pahit Peringkat Risiko Global Indonesia secara geografis terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan berada dalam lintasan Ring of Fire. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat rentan. Mengutip data World Risk Report terbaru, Indonesia kini berada di urutan kedua negara paling berisiko bencana di dunia. Namun, ironisnya, tingginya risiko ini tidak berbanding lurus dengan kesiapsiagaan bencana di Indonesia yang bersifat menyeluruh.
Baca Juga: Kerugian 30 Juta Akibat Rumah Pensiunan PNS di Blitar Dibobol Maling Saat Kosong
Kenaikan peringkat ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah dan pemangku kepentingan. Risiko yang tinggi bukan hanya soal frekuensi kejadian, tetapi juga besarnya dampak kerusakan dan hilangnya nyawa yang bisa terjadi jika sistem keamanan kita tidak segera dibenahi.
Akar Masalah Lemahnya Mitigasi Nasional Pakar Manajemen Bencana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti bahwa salah satu kelemahan fundamental kita adalah budaya yang masih sangat reaktif. Sebagian besar anggaran dan tenaga dialokasikan untuk tanggap darurat saat bencana sudah terjadi. Sementara itu, investasi pada sektor pencegahan atau mitigasi jangka panjang sering kali terabaikan karena hasilnya tidak terlihat secara instan.
Baca Juga: Karangan Bunga Dukungan Maidi Banjiri PSC Madiun Hingga Omzet Pengrajin Melejit
Pola birokrasi yang kompleks juga kerap menghambat distribusi bantuan atau pelaksanaan proyek perlindungan pesisir. Tanpa adanya sinkronisasi data antarlembaga, langkah-langkah kesiapsiagaan bencana di Indonesia hanya akan menjadi program sporadis yang tidak memiliki dampak sistemik bagi keselamatan warga di daerah terpencil.
Kesenjangan Antara Teknologi dan Respons Masyarakat Kita mungkin memiliki alat pendeteksi tsunami atau sensor getaran gempa yang canggih. Namun, teknologi tersebut tidak akan berguna jika masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan saat sirine berbunyi. Kesenjangan informasi inilah yang sering menyebabkan kepanikan massal yang justru meningkatkan jumlah korban.
Baca Juga: Strategi Kemenkes Pasok 60 Ribu Susu Pasien TB Banyuwangi demi Target Sembuh 95 Persen
Edukasi mengenai jalur evakuasi, tas siaga bencana, dan pemahaman karakteristik ancaman lokal di setiap daerah masih sangat minim. Sering kali, simulasi bencana hanya dilakukan sebagai seremoni tahunan, bukan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan atau kebiasaan hidup sehari-hari.
Membangun Budaya Sadar Bencana Masa Depan Melihat tantangan yang ada, penguatan kesiapsiagaan bencana di Indonesia harus dimulai dari level terkecil, yaitu keluarga dan komunitas desa. Kemandirian lokal dalam menghadapi menit-menit awal bencana sangat menentukan keselamatan jiwa. Pemerintah pusat harus berperan sebagai fasilitator yang menyediakan data akurat dan regulasi yang mendukung ketangguhan daerah.
Selain itu, tata ruang wilayah harus benar-benar berbasis risiko. Tidak boleh lagi ada izin pembangunan pemukiman di zona merah atau kawasan rawan likuefaksi hanya demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Keselamatan warga harus menjadi prioritas absolut dalam setiap perencanaan pembangunan nasional di masa depan.
FAQ
Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Indonesia di pertemuan lempeng aktif, keberadaan banyak gunung berapi (Ring of Fire), dan tingginya kepadatan penduduk di area berisiko tinggi.
Artinya, sistem perlindungan sebelum bencana terjadi (mitigasi) masih kurang optimal jika dibandingkan dengan kecepatan respons saat bencana sudah terjadi (tanggap darurat).
Setiap keluarga disarankan memiliki Tas Siaga Bencana, mengetahui jalur evakuasi terdekat, serta rutin mengikuti simulasi bencana yang diadakan di lingkungan sekitar.
Pakar menyarankan pengalihan fokus anggaran ke sektor mitigasi, perbaikan sistem peringatan dini, dan pengintegrasian edukasi bencana ke dalam kurikulum pendidikan.
