Kementan juga mendorong percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai gambaran, satu dapur MBG rata-rata membutuhkan sekitar 195 kilogram telur per hari, atau setara dengan 3,9 ton per bulan. Jumlah ini memiliki potensi besar untuk menyerap hasil produksi peternak rakyat secara signifikan jika program ini dapat diperluas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam rapat koordinasi lintas kementerian, Kementan mengusulkan agar koperasi pegawai di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah dapat berperan aktif dalam menyerap telur dari peternak rakyat.
Selain itu, penyerapan telur juga diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional, baik untuk mendukung program MBG maupun upaya penanganan stunting.
Pemerintah daerah juga diminta untuk memfasilitasi distribusi telur dari sentra-sentra produksi ke wilayah-wilayah yang mengalami defisit pasokan. Skema pertukaran telur dengan jagung dari daerah lain juga sedang dipertimbangkan sebagai langkah untuk menekan biaya distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik.
“Kementan siap membantu memfasilitasi dari sisi teknis terkait persyaratan lalu lintas telur antardaerah,” ucap Agung.
Di sisi lain, peran kekompakan dan soliditas para peternak rakyat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas harga telur di pasaran.
Baca Juga: Anak Bakar Rumah Orang Tua di Pati Akibat Ayah Bawa Selingkuhan ke Rumah
Kementan mengimbau agar para peternak, khususnya peternak *layer* mandiri, untuk tidak terburu-buru melakukan penjualan panik dan secara bersama-sama menahan harga agar tetap berada pada tingkat yang sehat di pasar.
Menurut Agung Suganda, solusi utama untuk mengatasi fluktuasi harga telur adalah kebersamaan dan kekompakan para peternak dalam mengatur tata niaga dan penjualan telur. Peran aktif pemerintah kabupaten/kota juga sangat dibutuhkan untuk menjaga koordinasi antarpeternak agar harga telur tetap stabil dan kesejahteraan peternak dapat terjamin.
“Dengan fakta bahwa 95 persen produksi telur nasional berasal dari peternak mandiri, Kementerian Pertanian memastikan bahwa keberpihakan terhadap peternakan rakyat akan tetap menjadi prioritas utama,” tegas Agung.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, para peternak, dan seluruh pelaku usaha di sektor perunggasan, diharapkan sektor ini akan terus tumbuh menjadi tulang punggung ketahanan pangan Indonesia yang semakin kuat.
