MEMO,Jakarta: Presiden Joko Widodo mengungkap fakta mengejutkan tentang proses pemilihan penjabat kepala daerah yang penuh transparansi dan akuntabilitas. Ingin tahu bagaimana caranya? Simak selengkapnya di artikel ini.
Transparansi dan Akuntabilitas: Cara Presiden Jokowi Pilih Penjabat Kepala Daerah
Presiden Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi, dengan tegas menyatakan bahwa proses penunjukan penjabat (pj) kepala daerah telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Terkait dengan usulan nama-nama calon, Kepala Negara ini menyebutkan bahwa nama-nama tersebut diajukan dari tingkat daerah dan kemudian diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses lebih lanjut.
Siapa Nama-nama Terpilih? Usulan Calon Pj Gubernur Jawa Barat Terungkap
“Semua langkah sudah dijalankan dengan penuh akuntabilitas dan transparansi. Nama-nama calon diajukan dari tingkat daerah, kemudian melalui proses di Kementerian Dalam Negeri, dan baru sampai kepada kami di Tim Penilai Akhir (TPA),” ujar Presiden usai meresmikan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi bagian Cigombong-Cibadak di Gerbang Tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023.
Bicara mengenai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Presiden menjelaskan bahwa DPRD setempat telah mengajukan tiga nama calon untuk mengisi posisi tersebut. Namun, Presiden mengakui bahwa hingga saat ini ia belum menerima daftar resmi yang berisi tiga nama calon tersebut.
“Iya, memang sudah ada usulan dari DPRD, namun saya belum menerima daftar resminya. Nama-nama calon yang akan diusulkan biasanya berjumlah tiga, dan hal ini merupakan praktek umum dari tingkat DPRD,” jelasnya.
Perlu untuk diketahui, masa jabatan Gubernur Jawa Barat yang saat ini dipegang oleh Ridwan Kamil akan berakhir pada tanggal 5 September 2023. Setelah itu, posisi Gubernur akan diisi oleh seorang penjabat hingga dilakukannya pemilihan kepala daerah pada tahun 2024 mendatang.
Transparansi dan Partisipasi: Proses Pemilihan Penjabat Kepala Daerah yang Mencerahkan
Dalam menghadapi masa jabatan Gubernur Jawa Barat yang akan segera berakhir, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proses pemilihan penjabat kepala daerah telah berjalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Melalui pendekatan yang melibatkan usulan nama dari daerah dan kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, presiden memastikan bahwa setiap langkah dalam penunjukan calon penjabat kepala daerah telah terbuka untuk publik.
Namun, meski ada tiga nama yang diusulkan oleh DPRD setempat, daftar nama-nama tersebut belum sampai ke tangan presiden. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi masih berlangsung dengan cermat untuk memastikan calon yang paling cocok dan berkualifikasi tinggi akan menduduki posisi tersebut.
Dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jabar Ridwan Kamil, posisi ini akan diisi oleh seorang penjabat hingga pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Kejelasan proses seleksi penjabat kepala daerah ini membawa harapan baru dalam praktik demokrasi lokal dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin yang tepat untuk daerah mereka.
Dengan transparansi sebagai pijakan utama, proses pemilihan penjabat kepala daerah diharapkan akan semakin mencerahkan masa depan pemerintahan daerah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.
