SIDOARJO, MEMO
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo terus memperkuat komitmennya untuk mendampingi dan mengawasi pengelolaan dana desa melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Program ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan anggaran serta memberikan edukasi hukum agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Rekrutmen Perangkat Desa Kabupaten Kediri Tahun 2023 Cacat Hukum
Dalam program “Jaksa Menyapa” yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Kejari Sidoarjo, Wahid, SH, menjelaskan bahwa Jaga Desa adalah bentuk nyata dukungan kejaksaan terhadap pembangunan di tingkat desa. Ia menilai desa sebagai ujung tombak pembangunan, sehingga pengawasan yang tepat sangat diperlukan agar program pemerintah pusat dapat tepat sasaran.
“Melalui Jaga Desa, kami tidak hanya mengawasi, tapi juga memberikan pembinaan hukum kepada kepala desa dan perangkatnya. Ini adalah pendekatan preventif, bukan sekadar represif,” ujar Wahid.
Pendampingan sebagai Mitra Pembangunan
Senada dengan Wahid, Kepala Sub Seksi Idpolsosbudhankam Kejari Sidoarjo, Iman Rahmat Feisal, SH, MH, menambahkan bahwa salah satu fokus utama program ini adalah menciptakan iklim pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi. Ia menegaskan bahwa pendampingan kejaksaan harus dilihat sebagai kemitraan dalam pembangunan, bukan sebagai upaya yang menakut-nakuti.
“Kami ingin perangkat desa merasa didampingi, bukan diawasi secara kaku. Mereka bisa berkonsultasi jika ragu dalam hal administratif atau hukum terkait pengelolaan dana desa,” jelas Iman.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Program Jaga Desa telah menjangkau ratusan desa di Kabupaten Sidoarjo dan akan terus berlanjut. Kejari Sidoarjo berencana melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda, untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini.
Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, Kejari Sidoarjo berharap program ini efektif menekan angka penyimpangan dana desa serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan berpihak pada masyarakat.
