KEDIRI, memo.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri secara aktif melakukan penertiban tiang telekomunikasi tanpa izin. Sekitar 40 tiang yang tidak memiliki rekomendasi teknis di sepanjang Jalan Brawijaya telah dicabut pada Senin, 30 Juni 2025. Langkah ini merupakan inisiatif kuat dari Pemkot Kediri untuk meningkatkan estetika lingkungan dan menjamin kenyamanan masyarakat.
Baca Juga: Malam Tahun Baru di Kediri, Peresmian Jalan Stasiun dan 2.000 Porsi Pecel Gratis
Perluasan Program dan Harapan Masyarakat
Vinanda Prameswati optimistis bahwa pencabutan tiang-tiang ini akan membuat Jalan Brawijaya terlihat jauh lebih rapi dan indah, yang sebelumnya terganggu oleh instalasi kabel yang tidak teratur. “Ini adalah inisiatif dari Pemkot Kediri yang disambut hangat oleh masyarakat. Tiang-tiang di sekitar trotoar memang sering mengganggu pejalan kaki, sehingga pemerintah berupaya memberikan solusi agar lingkungan lebih indah dan nyaman,” paparnya.
Tidak hanya di Jalan Brawijaya, arahan juga telah diberikan agar penataan tiang dan kabel ini diperluas ke ruas jalan lain. Dinas PUPR diinstruksikan untuk segera mengevaluasi tiang mana saja yang sudah memenuhi rekomendasi teknis dan mana yang belum, sehingga tindakan penertiban dapat dilanjutkan.
Regulasi dan Visi Pembangunan Infrastruktur Modern
Plt Kepala Dinas PUPR, Yono Heryadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari amanah yang diemban Dinas PUPR dalam mengelola ruang milik dan ruang manfaat jalan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 serta perubahannya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, yang memungkinkan pemanfaatan jalan untuk berbagai aspek utilitas.
“Salah satunya adalah utilitas seluler. Namun, karena Peraturan Daerah belum secara rinci mengatur mekanisme pemanfaatan jalan terkait utilitas ini, kami melakukan analisis dan menetapkan batasan maksimal empat tiang per titik,” jelas Yono.
Baca Juga: Camat Ngaku Terdesak Kepala Desa Sodorkan Kresek Hitam, Terima Uang Karena Wanita
Di seluruh Kota Kediri, diperkirakan terdapat sekitar 13.000 tiang. Saat ini, Dinas PUPR sedang gencar menyisir tiang-tiang tersebut untuk memverifikasi rekomendasi teknisnya. Untuk sementara waktu, Dinas PUPR menerapkan kebijakan penghentian pemberian rekomendasi teknis baru. Penyedia layanan (provider) diarahkan untuk bergabung dengan tiang yang sudah memiliki rekomendasi, guna mengetahui persentase keseluruhan tiang yang telah berizin.
“Ini selaras dengan saran Ibu Wali Kota dalam visi misi MAPAN, yakni mewujudkan infrastruktur berkelanjutan. Kami sudah memulai konsep pengelolaan utilitas bawah tanah di Jalan Stasiun, mencakup jaringan seluler dan PLN. Koordinasi dengan PLN telah disambut baik, dan rekan-rekan provider juga mendukung penuh,” pungkas Yono.
