Dampak langsung dari ‘luka lama’ ini terlihat nyata dalam penyingkiran Elim Tyu Samba dari lingkaran pengambilan keputusan. Mbak Elim, yang merupakan Wakil Wali Kota perempuan termuda pertama di Blitar, merasa wewenangnya dikebiri dan perannya hanya sebatas pajangan.
Puncaknya terjadi ketika ia absen dalam pelantikan puluhan pejabat Pemkot. Dalam konferensi pers yang terkesan meledak-ledak, Mbak Elim menegaskan, “Bagaimana saya bisa menjalankan fungsi pengawasan jika saya tidak dilibatkan? Saya tidak tahu apa yang saya awasi!”
Baca Juga: Era Digital dan Tantangan Akurasi, Jairi Irawan Gelar Diskusi Bersama Jurnalis Blitar
Mutasi jabatan dan pembahasan APBD—dua instrumen vital dalam pemerintahan daerah—secara sistematis dijauhkan dari meja kerjanya. Ini bukan hanya melanggar etika politik, tetapi berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan koordinasi antara kepala dan wakil kepala daerah.
Ancaman Elim Tyu Samba untuk melaporkan Syauqul Muhibbin ke Kemendagri bukan lagi gertakan, melainkan sinyal kuat bahwa koalisi telah karam. Jika laporan ini ditindaklanjuti dan terbukti ada unsur kesengajaan mengabaikan fungsi wakil kepala daerah, sanksi administratif hingga evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Blitar bisa menjadi konsekuensinya.
Baca Juga: Retribusi atau Pungli? Jalur Perbatasan Blitar–Malang Disorot
Masyarakat Blitar kini menyaksikan sendiri bagaimana energi politik yang seharusnya diarahkan untuk mewujudkan Blitar yang “SAE” (Santun, Amanah, Excellent) justru terkuras habis untuk mengurus konflik internal yang dipicu oleh trauma politik masa lalu. Pemerintahan Kota Blitar berada di ambang ketidakpastian, di mana dua pemimpinnya kini bersiap saling menyerang di panggung nasional.
Ini adalah kabar buruk bagi demokrasi lokal: ketika kepentingan pribadi dan “luka lama” kampanye lebih diutamakan daripada pelayanan publik, maka rakyatlah yang akan menjadi korban utamanya. Kemendagri harus segera turun tangan, sebelum perseteruan ini melumpuhkan seluruh roda birokrasi Kota Blitar. **
Baca Juga: Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan, Wabup Beky Paparkan Fokus Pemkab Blitar
