Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) tahun depan. Jika pemerintah ingin target kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meningkat di atas 2,5 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik lebih dari Rp400 miliar, maka PR tersebut harus diselesaikan.
Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah mengungkapkan tanpa melakukan sejumlah perbaikan, maka kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap ekonomi Indonesia tidak akan berubah.
Niko mencatat, pemerintah harus memenuhi kebutuhan alat tangkap ramah lingkungan seperti yang dihendaki Menteri Susi dengan melarang penggunaan pukat harimau, cantrang, dan sebagainya.
“Pemerintah juga harus bisa menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, serta menyelenggarakan sistem perizinan yang mudah, murah dan akuntabel sejak awal 2016,” kata Niko dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/12).
Secara keseluruhan, Niko mencatat ada enam PR besar Menteri Susi yang harus dikerjakan tahun depan. Pertama, partisipasi masyarakat nelayan dalam inisiasi program dan kebijakan perikanan dan kelautan masih dikesampingkan.
Kedua, perubahan iklim dan cuaca ekstrem semakin panjang periodenya. Ketiga, akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan kepada nelayan, seperti dijanjikan pemerintah, belum benar-benar terealisasi di lapangan.
Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di laut terbilang rendah. Kelima, harga input produksi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pakan ikan di kampung-kampung nelayan masih belum terkendali.
“Keenam, munculnya perlawanan balik dari sederet perusahaan perikanan yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah di 2015“ ujar Niko.
