Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti disebut masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) tahun depan. Jika pemerintah ingin target kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional meningkat di atas 2,5 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik lebih dari Rp400 miliar, maka PR tersebut harus diselesaikan.
Wakil Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah mengungkapkan tanpa melakukan sejumlah perbaikan, maka kontribusi sektor perikanan tangkap terhadap ekonomi Indonesia tidak akan berubah.
Niko mencatat, pemerintah harus memenuhi kebutuhan alat tangkap ramah lingkungan seperti yang dihendaki Menteri Susi dengan melarang penggunaan pukat harimau, cantrang, dan sebagainya.
“Pemerintah juga harus bisa menjaga harga jual komoditas ikan dan produk perikanan, memberikan kemudahan akses terhadap modal usaha, serta menyelenggarakan sistem perizinan yang mudah, murah dan akuntabel sejak awal 2016,” kata Niko dalam keterangan resmi, dikutip Senin (28/12).
