MEMO – Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Setiawan Gema Budi, menyampaikan keprihatinannya mengenai kesulitan yang dihadapi oleh para pemudik penyandang disabilitas netra selama periode mudik Lebaran. Menurutnya, permasalahan utama yang mereka hadapi adalah minimnya aksesibilitas dan kurangnya perhatian dari berbagai program mudik yang diinisiasi oleh pemerintah.
“Sejak era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pertuni belum pernah dilibatkan secara aktif dalam program-program mudik yang digagas oleh pemerintah pusat,” ungkap Setiawan dalam perbincangannya dengan Pro 3 RRI.
Setiawan menekankan bahwa banyak pemudik tunanetra mengalami kesulitan ketika harus turun dari bus di lokasi yang berada di luar terminal resmi. Menurut pandangannya, kurangnya petunjuk arah yang memadai serta tidak adanya pendampingan yang memadai membuat perjalanan mereka menjadi sangat tidak nyaman dan penuh tantangan.
“Apabila mereka tidak turun di terminal akhir, aksesibilitas mereka menjadi sangat terbatas karena lingkungan sekitar belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan mereka,” jelasnya.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Lebih lanjut, Setiawan menyatakan bahwa para penyandang disabilitas netra memerlukan fasilitas yang terstruktur dan sistematis dalam program transportasi publik. Ia berpendapat bahwa Kementerian Perhubungan seharusnya melibatkan organisasi-organisasi disabilitas dalam setiap tahap perencanaan program mudik.
“Pemerintah perlu duduk bersama dengan Pertuni agar data pemudik disabilitas dapat terpetakan dengan lebih akurat, sehingga alokasi anggaran dapat menjadi lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
Setiawan memberikan apresiasi bahwa layanan di stasiun kereta api sudah cukup baik dalam memberikan kemudahan bagi penumpang disabilitas. Namun, ia menilai bahwa pelayanan di bandara dan bus antarkota masih belum konsisten, terutama dalam hal penyediaan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan.
Ia juga menegaskan betapa pentingnya terjalin komunikasi dua arah yang efektif antara penyandang disabilitas dan para petugas layanan publik. Kesadaran masyarakat secara umum dan para petugas layanan khususnya dalam melayani penumpang disabilitas harus terus dibangun dan ditingkatkan secara kolektif.
