Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya meminta pemerintah menstabilkan harga kebutuhan pokok dan BBM, mengevaluasi MBG dan KDMP, meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, memperkuat independensi KPK, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, hingga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Situasi berangsur kondusif setelah Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, keluar dari gedung dewan untuk menemui massa aksi. Politikus yang akrab disapa Kuwat itu memilih berdialog langsung dengan mahasiswa di halaman depan gedung DPRD, bahkan duduk bersama para demonstran sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Di hadapan mahasiswa, Supriadi menegaskan DPRD Kabupaten Blitar menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik yang disampaikan mahasiswa merupakan masukan penting yang harus didengar dan disalurkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami menghargai adik-adik mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka. DPRD adalah rumah rakyat, sehingga setiap masukan akan kami terima dan kami pelajari untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai mekanisme yang ada,” ujar Supriadi.
Ia juga berkomitmen untuk mengawal dan meneruskan seluruh tuntutan yang disampaikan Cipayung Plus Blitar Raya kepada pemerintah pusat maupun lembaga terkait. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Apa yang menjadi aspirasi hari ini akan kami tindak lanjuti. Kami berkomitmen mengawal dan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pemerintah sesuai kewenangan DPRD. Semoga komunikasi seperti ini terus terjaga sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog,” pungkasnya. **
Akses Gratis tiap pekan, Majalah Memo digital, e-Book Memo dan e-Course Memo Talenta , via Group WA Klikdisini, atau TELEGRAM Klikdisini
