Dalam Pemilihan Presiden 2024, para kandidat peserta sedang berjuang keras untuk memikat hati rakyat agar memilih mereka di Debat Calon Wakil Presiden yang digelar pada Jumat (22/12) malam. Masing-masing dari mereka berusaha memenangkan simpati masyarakat dengan menyuarakan berbagai janji dan rencana.

Salah satu calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, misalnya, di debat semalam, memberikan janji manis kepada masyarakat. Ia berencana untuk mengalokasikan dana sebesar Rp150 triliun untuk mendukung kaum muda yang ingin memulai usaha, memberikan bantuan sebesar Rp5 miliar per tahun untuk desa, mengenakan pajak pada 100 orang terkaya di Indonesia, serta mengurangi beban fiskal negara bagi rakyat menengah ke bawah. Selain itu, ia berencana membangun 40 kota selevel dengan Jakarta.

Cak Imin juga berjanji untuk menyediakan pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan pajak untuk infrastruktur pendidikan. Selain itu, ia berharap pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa stabil di kisaran 5,6 persen.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, tetap berkomitmen untuk memberikan program makan siang gratis meskipun akan membutuhkan dana hingga Rp400 triliun. Ia juga berjanji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja baru dengan melanjutkan program hilirisasi yang sudah dilakukan oleh ayahnya, Jokowi, saat ini.

Gibran juga merencanakan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan membentuk sebuah lembaga baru yang disebut Badan Penerimaan Negara, yang akan langsung diawasi oleh presiden.

Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menjanjikan untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7 persen dan masyarakat bisa lebih sejahtera.

Ia juga memiliki 21 program unggulan, termasuk menyediakan 17 juta lapangan kerja, memastikan setiap desa memiliki fasilitas kesehatan dan tenaga medis, serta menyediakan 10 juta hunian untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah.

Kredibilitas dan Tantangan di Balik Janji Calon Wakil Presiden

Namun, dari berbagai janji manis yang disampaikan, ada yang dinilai sulit untuk diwujudkan. Seorang ahli ekonomi dari UI, Yusuf Wibisono, menyoroti beberapa janji yang dianggap terlalu ambisius dan mungkin hanya sekadar omong kosong.

Misalnya, janji Gibran terkait program makan siang gratis dengan anggaran mencapai Rp400 triliun. Menurutnya, tidak ada langkah konkret yang dijelaskan oleh Gibran untuk mewujudkan program tersebut. Anggaran belanja negara yang sudah teralokasikan untuk kebutuhan lain juga sudah sangat besar.

Yusuf juga menyoroti rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diungkapkan oleh Gibran. Menurutnya, rencana ini terlalu optimis tanpa adanya rencana program reformasi yang jelas.

Kritik juga ditujukan pada janji Cak Imin yang ingin membangun 40 kota selevel dengan Jakarta. Meskipun memiliki target ambisius, Cak Imin tidak mampu menjelaskan secara rinci bagaimana rencana tersebut akan terealisasi.

Ahli ekonomi lain, Nailul Huda dari Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), juga menyoroti janji-janji calon wakil presiden dalam debat tersebut. Ia mengkritik terkait target pertumbuhan ekonomi yang dianggap belum terlalu fokus dalam rencana yang disampaikan oleh para kandidat.

Dari berbagai penilaian dan analisis, nampaknya beberapa janji dari calon wakil presiden dianggap sulit untuk diwujudkan dengan kondisi fiskal yang ada saat ini. Hal ini memunculkan keraguan atas kredibilitas janji-janji tersebut dan menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi dari rencana-rencana yang diumumkan oleh para calon wakil presiden.

Analisis Mendalam Janji Calon Wakil Presiden: Retorika atau Kenyataan?

Dalam menganalisis janji-janji calon wakil presiden, terlihat bahwa beberapa rencana memiliki tantangan yang kompleks dalam implementasinya. Janji-janji ambisius seperti program makan siang gratis dengan anggaran yang besar, pembentukan Badan Penerimaan Negara, serta rencana membangun 40 kota selevel dengan Jakarta menimbulkan keraguan atas kredibilitasnya.

Ahli ekonomi mengingatkan bahwa tanpa rencana yang jelas dan langkah konkret, janji-janji ini mungkin hanya sebatas retorika politik. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memahami potensi realisasi dari rencana-rencana yang diumumkan oleh para calon wakil presiden.