Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf b UU Pemerintahan Daerah, kepala daerah berkewajiban melaksanakan semua peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 c, kepala daerah diberhentikan apabila tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, yang dimaksud Mendagri dalam instruksinya ialah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi Covid-19. Yusril pun menegaskan, Instruksi Presiden, Instruksi Menteri, dan sejenisnya adalah perintah tertulis dari atasan kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
