Komisi lll Sidak Drainase Sambikenceng Baron

NGANJUK, MEMO – Gelombang efisiensi ( penghematan) dana transfer APBN dari pusat ke daerah bikin kegiatan lintas sektor di seluruh OPD terancam mandek. Yang paling rawan terpangkas adalah pos anggaran di kegiatan fisik .

Itu terbukti. Satu dari ribuan usulan fisik skala kecil yang tersisih yaitu usulan pembangunan drainase di Dusun Sambikenceng Desa Katerban Kecamatan Baron dengan terpaksa tidak bisa terealisasi tahun ini.

Baca Juga: Harisun : BULOG Siap Bayar GKP Petani Tepat Waktu, Asal Laporan Tidak Dadakan

Alasannya lagi lagi karena efisiensi. Dan ketika ditanya bisa direalisasikan kapan ? Lima anggota dewan dari Komisi lll DPRD Nganjuk saat melakukan sidak di lokasi langganan banjir ( pasar krempyeng Sambikenceng) pada hari Jumat (24/10/2025) tidak berani memastikan.

Baca Juga: Diduga Terpeleset Ke Sungai, Dua Jam Terseret Arus, Lansia Asal Lingkungan Pengkol Warujayeng Ditemukan Tidak Bernyawa

” Untuk drainase Sambikenceng sudah jadi usulan saya. Tapi faktanya tidak turun. Tidak hanya ini saja. Usulan jembatan juga gagal karena persoalan pengurangan anggaran,” terang Joni Herry Mawan anggota dewan dari partai Demokrat.

Baca Juga: Memasuki Tahun Ke 7 Baksos Di Bulan Suci Ramadhan 1447 H, Kades Sukorejo Serahkan Bantuan Sepeda Untuk 8 Anak Yatim Piatu

Jika pembangunan drainase gagal masih dijelaskan Joni ada opsi lain yaitu normalisasi. Menurut Joni kalau menunggu anggaran pembangunan imposible.

” Tidak ada opsi lain kecuali normalisasi.Karena mengandalkan APBD daerah jelas tak mampu,” ungkap Joni.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Nganjuk, Gondo Hariyono menegaskan bahwa situasi seperti ini bukan karena dewan tidak berupaya membangun konstituennya.

” Ini murni akibat adanya penghematan dana transfer dari pusat. Pemangkasan dana transfer di kabupaten Nganjuk mencapai 275 milyar,” terang Gondo Hariyono.

Dengan realita ini masih kata Gondo Hariyono karena kebijakan pemerintah. Regulasinya efisiensi dana transfer diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan PMK 56 Tahun 2025 (Peraturan Menteri Keuangan), yang memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun untuk tahun 2025.

” Efisiensi ini berfokus pada TKD untuk infrastruktur, otonomi khusus, dan TKD yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan),” pungkasnya. ( Adi/adv)