“Kami sudah cek, aplikasi ini belum terdaftar secara legal. Tapi promosinya sudah gila-gilaan. Ini yang berbahaya,” tambahnya.
DPRD pun berencana mendorong revisi Perda Reklame agar lebih spesifik mengatur jenis promosi berisiko seperti kripto. Tak hanya itu, edukasi publik juga dinilai penting agar masyarakat bisa memahami mana investasi yang aman dan mana yang hanya jebakan spekulasi.
“Kami tidak anti kripto. Tapi warga harus dilindungi. Jangan sampai ekonomi kota ini jadi korban dari spekulasi global yang tidak jelas arah dan dasarnya,” ujar Achmad.
Ia mengingatkan, jika tren kripto tak dikendalikan, masyarakat bisa semakin jauh dari sektor riil yang selama ini menopang ekonomi kota, terutama pasca pandemi.
Baca Juga: YDSF Salurkan THR Rp.3 Milyar untuk Sekitar 6.000 Guru Al-Quran di Akhir Ramadhan
“Logika cuan cepat bikin orang malas usaha nyata. Padahal yang bikin Surabaya bangkit adalah kerja riil, bukan mimpi instan,” tutupnya.
