Sementara itu, Administratur (ADM) KPH Banyuwangi Barat, Muklisin, S.Hut menyambut positif inisiatif DPC GRIB Jaya Banyuwangi. Ia menilai komunikasi terbuka dan koordinasi intensif menjadi kunci utama dalam membangun kolaborasi yang berprinsip keberlanjutan.
“Kami menyambut baik setiap elemen masyarakat yang ingin bersinergi dalam menjaga kawasan hutan. Prinsipnya harus sesuai regulasi dan mengedepankan kelestarian. Hutan adalah aset negara yang harus kita jaga bersama,” tegas Muklisin.
Ia menambahkan, pengelolaan hutan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar program kehutanan berjalan optimal dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Kami terbuka untuk kerja sama selama sejalan dengan aturan dan mendukung pengelolaan hutan yang lestari. Harapannya, kolaborasi ini tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar terimplementasi dalam program nyata di lapangan,” katanya.
Muklisin juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif pendekatan edukatif kepada masyarakatan.
“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari solusi, bukan justru terlibat dalam aktivitas yang merugikan hutan. Dengan pola pemberdayaan yang tepat, kesejahteraan bisa meningkat tanpa harus merusak lingkungan,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Muklisin sebelumnya menjabat di wilayah Blitar dan mencatatkan sejumlah prestasi. Di antaranya penyelesaian persoalan tebu liar di Blitar Selatan yang berdampak pada optimalisasi Pendapatan optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)g berhasil diamankan mencapai kurang lebih Rp700 juta, dan total bersama hasil sharing profit Perhutani Blitar sekitar Rp3 miliar. Atas capaian tersebut, ia juga pernah menerima penghargaan dari SMSI Blitar Raya pada 2025 lalu.
Dengan rekam jejak tersebut, sinergi antara DPC GRIB Jaya Banyuwangi dan Perhutani KPH Banyuwangi Barat diharapkan mampu menghadirkan kolaborasi konkret yang berorientasi pada pelestarian hutan, kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi secara berkelanjutan.*
