Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Barat untuk menghentikan ekspor pasir laut ilegal telah diumumkan oleh Tim Ahli Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Barat, yaitu Ahmad Yazid Fatah, dalam konferensi pers setelah Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat.

“Kami menghentikan ekspor pasir laut ilegal,” kata Yazid dalam pernyataannya di situs resmi NU Jabar.

Keputusan ini diambil setelah ratusan pengurus NU dan delegasi dari pondok pesantren se-Priangan Timur hadir dan beradu argumen dalam forum ilmiah Bahtsul Masail berdasarkan kajian mendalam tentang kitab-kitab keislaman.

Yazid menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola hasil sedimentasi laut dengan memperhatikan kemaslahatan rakyat. Namun, pengelolaan tersebut harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Yazid menjelaskan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk tujuan ekspor luar negeri dianggap haram karena dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan. Eksploitasi semacam itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan dampaknya dan tanpa memberikan manfaat yang seimbang bagi masyarakat dan rakyat secara luas.

Namun, Yazid juga menjelaskan bahwa pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk keperluan dalam negeri diperbolehkan dengan syarat tertentu. Pengelolaan semacam itu harus didasarkan pada kemaslahatan umat, seperti membersihkan sedimentasi yang menghalangi lalu lintas kapal laut atau memanfaatkannya sebagai bahan untuk memperluas dermaga yang jauh dari permukiman warga.

Tentu saja, pengelolaan semacam itu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul, misalnya merusak ekosistem laut, meningkatkan abrasi dan erosi laut, serta menyebabkan banjir bagi warga pesisir dan hilangnya kepulauan di Indonesia. Jika pengelolaan tersebut berdampak buruk seperti itu, maka dianggap haram.

Rekomendasi Penting untuk Mengatasi Isu Sedimentasi Laut

Bahtsul Masail NU Jawa Barat memberikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk mengatasi isu sedimentasi laut yang mendesak:

Pertama, meninjau kembali PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut.

Kedua, melarang ekspor pasir laut ke luar negeri demi kebutuhan pasir di dalam negeri.

Ketiga, mengelola sedimentasi laut berdasarkan kemaslahatan umat.

Keempat, menjaga pengelolaan sedimentasi laut agar tidak menyebabkan dampak buruk yang lebih besar.

Polemik terkait ekspor pasir laut bermula ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan ini memungkinkan pengusaha tambang yang memiliki izin untuk mengumpulkan dan mengekspor pasir laut, asalkan kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Namun, pembukaan keran ekspor pasir laut ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat sipil dan anggota DPR.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP, Wahyu Muryadi, menegaskan bahwa tujuan utama aturan tersebut bukan untuk ekspor pasir, melainkan untuk melestarikan lingkungan laut. Menurutnya, berbagai pertimbangan telah dilakukan pemerintah sebelum aturan ini diterbitkan, dan penggunaan hasil sedimentasi di laut lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti reklamasi dan pembangunan infrastruktur di laut.

Bahtsul Masail NU Jawa Barat Putuskan Hentikan Ekspor Pasir Laut Ilegal: Mengatasi Isu Sedimentasi dengan Kemaslahatan Umat