Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta, menyoroti pentingnya percepatan penurunan stunting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam upaya mengatasi masalah stunting, APBN mengalokasikan dana sebesar Rp34,15 triliun pada tahun 2022 dan Rp30,4 triliun pada tahun 2023.
Penekanan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka stunting di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah dalam menjalankan tiga intervensi yaitu intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.
Pemerintah Menetapkan Dana Rp34,15 Triliun pada 2022 dan Rp30,4 Triliun pada 2023 untuk Percepatan Penurunan Angka Stunting
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta, menyampaikan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), prioritas utama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka stunting di Indonesia.
Isa menjelaskan bahwa APBN mengalokasikan dana untuk percepatan penurunan angka stunting melalui tiga jenis intervensi, yaitu intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan, yang melibatkan berbagai instansi dan sektor.
“Dana yang dialokasikan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting adalah sebesar Rp34,15 triliun pada tahun 2022 dan Rp30,4 triliun pada tahun 2023,” ujar Isa, seperti yang dilansir pada Jumat (21/7/2023).
Selain itu, Isa juga menyebutkan bahwa pemerintah memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Isa, untuk memajukan Indonesia, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dan produktif.
“Kami merancang anggaran negara dengan cukup memperhatikan agar anak-anak kita dapat tumbuh sehat dan menjadi individu yang cerdas. Perhatian APBN terhadap anak-anak mencakup berbagai bidang.
Kami ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan akses vaksinasi yang memadai, asupan makanan yang cukup, pendidikan berkualitas, dan sebagainya,” jelas Isa.
Isa juga mengungkapkan bahwa beberapa tahun terakhir, APBN telah mengalokasikan dana yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi.
Namun, perhatian juga diberikan pada sektor lain yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, seperti sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Pada tahun 2022, dana sebesar Rp10 triliun dialokasikan untuk 780 ribu mahasiswa, dan pada tahun 2023, dana tersebut meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893 ribu mahasiswa.
“Kami tidak mengurangi anggaran untuk bidang pendidikan, bahkan memberikan alokasi dana khusus agar anak-anak dapat mengakses pendidikan secara daring. Itu merupakan biaya ekstra. Kami mendistribusikan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” jelas Isa.
